PADANG, METRO
Infrastruktur transportasi di Provinsi Sumbar masih minim. Kondisi ini terjadi karena APBD Provinsi Sumbar yang sangat terbatas. Terbatasnya infrastruktur transportasi ini jadi kendala dalam merajut keberagaman budaya dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi pada kegiatan web seminar (Webinar) bertajuk Transportasi untuk Merajut Keberagaman, Rabu pagi (19/8).
“Anggaran kita (APBD) untuk membangun infrastruktur memang sangat terbatas. Namun, perlahan-lahan ada dana pusat (APBN) yang mengalir,” ungkap Heri, pada webinar seri ketiga dengan subtema Transportasi Darat ini.
Dana pusat yang mengalir tersebut contohnya, untuk pembangunan revitalisasi Pelabuhan Bungus Kota Padang, di Kepulauan Mentawai akan dibangun Pelabuhan Bajau, juga pelabuhan Teluk Tapang di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
“Di darat juga sedang dilakukan pembangunan Terminal Tipe A di Anak Aia Koto Tangah Kota Padang. Termasuk pembangunan jalan hotmix sepanjang tujuh kilometer ke pelabuhan Teluk Tapang. Jadi meski Covid-19, Alhamdulillah lah,’’ ujar Heri Nofiardi, melalui webinar yang diikuti Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di provinsi ini
Selain pembangunan pelabuhan dan terminal tersebut, Kepala BPTD Wilayah III Sumbar, Deny Kusdyana menginformasikan, di Provinsi Sumbar juga bisa dilakukan skema buy the service (BTS) untuk wujudkan transportasi darat massal. Tahun 2020 ini sedang ujicoba di lima kota yakni; Medan, Palembang, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar. ‘’Tahun 2021 kita ajukan juga skema BTS ini ke pemerintah pusat. Tujuan akhirnya, mengurangi penggunaan angkutan pribadi,” ujar Deny.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menyediakan dana Rp250 miliar untuk membiayai skema BTS pada transportasi umum di lima kota besar itu. “Jadi, BTS ini nanti, akan mengurangi tarif yang dibayar masyarakat. Mestinya Rp10 ribu, dengan ada subsidi ini jadi Rp5 ribu. Kita bisa bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengelola hal ini. Sedangkan operator bisa bergabung dalam sebuah konsorsium,” ujar Deny.
Apakah skema BTS ini bisa diterapkan pada sektor pariwisata Sumbar? Deny Kusdyana mengatakan, justru sangat memungkinkan. “Sangat bagus malah. Sehingga wisatawan punya alternatif, malahan bisa jadi pilihan utama saat menentukan angkutan massal yang akan mereka pakai menuju lokasi wisata,” ujar Deny.
Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan, transportasi berperan merajut serta mempersatukan ragam aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya di Indonesia. Terlebih pada masa pandemi Covid-19. Transportasi menjadi urat nadi pemulihan roda ekonomi dan sektor lainnya.
Untuk diketahui, Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau atau jika diukur panjangya setara dengan jarak dari London ke Bagdad. Indonesia terdapat 1.331 kelompok suku (hasil sensus penduduk 2010) dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah memverifikasi 652 bahasa daerah.
“Guna merajut simpul-simpul konektivitas, negara harus hadir memfasilitasi mobilitas rakyat, di manapun dan kapanpun melalui pembangunan infrastruktur transportasi,” kata Budi, pada webinar yang disiarkan langsung oleh BPTD Wilayah III Sumbar, di PCC Hotel Grand Inna Padang tersebut.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, transportasi berperan besar menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk membangun infrastruktur transportasi, khususnya jalur darat.
Data studi LPPM Fakultas Ekonomi UI, menyebutkan, dengan kenaikan stok jalan sebanyak satu persen, akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 8,8 persen. “Transportasi darat ini merupakan elemen penting untuk konektivitas nasional, dan berkontribusi besar dalam pembangunan Indonesia,” ujar Luhut.
Untuk itu, menurut Luhut, membangun infrastruktur jalan sangat penting dilakukan. Baik dalam bentuk investasi pemerintah, maupun swasta dalam proyek kerja sama dengan pemerintah dan badan usaha atau KPBU.
Luhut mencontohkan, pemerintah saat ini akan membangun jalan tol di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana membangun jaringan kereta api di pulau tersebut. Soal kereta, Luhut memastikan pemerintah terus mendorong transportasi massal berbasis kereta api. “Bangun kereta ini kita dapat menghemat Rp40 triliun dari operasi kendaraan bermotor dan Rp60 triliun untuk waktu perjalanan,” katanya.
Nilai itu setara dengan 4 persen PDB di Jabodebek. Apalagi, penggunaan transportasi massal juga mengurangi kemacetan secara signifikan. Data PT KAI Commuter Line, tercatat penumpang commuter mencapai 336 juta dari dan menuju Jakarta, ke dan dari wilayah sekitar Jakarta pada 2019. “Konektivitas darat, laut, udara yang terintegrasi akan membantu di dalam upaya pemerataan ekonomi nasional bagi negara besar seperti Indonesia yang terdiri dari lebih 17.500 pulau,” jelasnya. (fan)
