Komisi II DPRD Sumbar melakukan study komparatif ke Provinsi Riau. Komisi bidang ekonomi tersebut ingin menggali strategi Provinsi Riau dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan dan upaya penanggulangan pengangguran serta kartu pra kerja.
Kedatangan rombongan komisi II DPRD Sumbar, Selasa (11/08) itu, disambut dan diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi, Riau Jonli, mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Diskusi antar ke dua provinsi tetangga tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau. Pertemuan membahas terkait upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta upaya penanganan pengangguran dan penerapan kartu Pra Kerja.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan kerja dari komisi II DPRD Provinsi Sumbar untuk melakukan diskusi dalam hal upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Tentunya kita berharap apa yang didiskusikan ini dapat diterapkan dan mampu meningkat perekonomian, karena kita ketahui setiap daerah tentunya memiliki keunggulan masing-masing,” ,” kata Jonli.
Dalam diskusi Disnakertrans Provinsi Riau Jonli, didamping Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau Rahmat Setiawan, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Herman.
Diskusi juga membahas dalam menghadapi penanganan Covid-19 terhadap kelangsungan kaum pekerja yang saat ini berdampak sangat besar baik disegi perekonomian maupun pekerja yang dirumahkan ataupun pemutusan hubungan kerja.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Arkadiua Datuk Intan Bano mengatakan, walaupun Provinsi Riau daerah penghasil Minyak Bumi, memiliki Perkebunan Sawit Yang Cukup Luas, dan Pelabuhan Laut dengan aktifitas padat serta pusat perdagangan, tapi Provinsi Riau juga konsen terhadap Sektor Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan upaya Peningkatan PAD.
“PAD Sektor Kelautan dan Perikanan sangat signifikan, karena Provinsi Riau memiliki tambak udang dan penangkar benih Udang Vaname,” ungkap Arkadius.
Kemudian, di bidang peternakan juga demikian. Dengan pengembangan sapi lokal yaitu Sapi Kuantan yag berasal dari Sapi Pesisir juga sangat mendorong PAD di provinsi Riau.
PAD bidang pertanian, ternyata Provinsi Riau lebih banyak didapatkan dari Penjualan Benih Tanaman yang berlabel. Termasuk Benih Padi. Provinsi Riau saat ini juga sedang mengupayakan penerimaan bagi hasil ekspor CPO.
Terkait di era Pandemi Covid-19 saat ini, dalam hal mengatasi persoalan pengangguran, ternyata Pemprov Riau telah meminta kepada Kalangan Dunia Usaha untuk tidak mem PHK karyawan, sehingga tidak nemunculkan masalah baru dalam bidang ketenaga kerjaan di era Pandemi Covid.
Komisi II juga membicarakan peningkatan kerjasama terutama untuk memasok hasil pertanian berupa beras, sayuran, tanaman holtikultura, bibit tanaman, daging dan ikan dari Sumatera Barat.
“Dengan kunjungan ini, kita ingin menggali strategi daerah itu dalam menggenjot ekonomi di masa pandemi Covid-19,” ungkap Arkadius.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhayatul juga menambahkan melalui kunjungan ini, komisi II ingin mendalami bagaimana Riau menggenjot sektor tersebut untuk mendorong perekonomian masyarakat dan mendatangkan PAD.
Menurutnya, potensi – potensi yang dimiliki Provinsi Riau tersebut juga dimiliki Sumatera Barat. Mulai dari pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, perkebunan dan sebagainya. “Ini yang perlu kita dalami, untuk mencari pembanding, masukan dan saran sehingga nanti bisa diterapkan juga di Sumbar,” ujarnya.
Berbagai masukan, saran serta gagasan dan inovasi lainnya dari Riau akan menjadi catatan penting bagi komisi II DPRD Sumbar untuk bisa diadopsi dan diterapkan di Sumatera Barat.
Menurutnya, masa pandemi Covid-19 saat ini menjadi pukulan hebat bagi perekonomian masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus mencari strategi dalam rangka pemulihan ekonomi. (hsb)
