DHARMASRAYA, METRO
Usai melakukan pembahasan KUA- PPAS APBD 2021 di Kota Jambi, sejumlah DPRD Kabupaten Dharmasraya langsung putar kepala ke Kota Lancang Kuning, Pekanbaru.
Kali ini, rombongan yang terdiri dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dharmasraya dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu berangkat ke Pekanbaru dalam rangka pembahasan KUA- PPAS APBD – Perubahan tahun 2020. Direncanakan mulai 9 – 14 Agustus.
Keberangkatan sejumlah anggota DPRD dan tim TPAD tersebut seakan memperlihatkan kebijakan yang tak pro rakyat. Pada hal, sebelumnya banyak kritikan dari warga terkait keberangkatan anggota dewan keluar daerah di masa Pandemi saat ini.
Sebelumnya, pembahasan KUA- PPAS APBD 2021 dilaksanakan di hotel bintang lima di Jambi, pada 1 – 6 Agustus lalu.
Kegiatan di luar daerah tersebut dibenarkan Anggota Banggar DPRD Dharmasraya, Ampera Dt Labuan Basa dan Setdakab Dharmasraya, Adlisman usai rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA- PPAS) APBD 2021, Jumat (7/8).
“Pembahasan KUA dan PPAS APBD – Perubahan 2020 dilakukan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dharmasraya dimulai, Senin (10/8),” terangnya.
Katanya, sesuai jadwal Banmus DPRD Dharmasraya pembahasan KUA dan PPAS APBD – Perubahan 2020 antara Banggar dan TAPD tuntas, Senin (17/8) mendatang, sekaligus penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan 2020 antara pimpinan DPRD bersama kepala daerah.
“ KUA- PPAS 2021 sudah rampung, kini pembahasan KUA- PPAS Perubahan 2020. Kedua angenda penting ini harus tuntas sebelum akhir tahun,” ucap Adlisman.
Sebelumnya, aktivis PMII, IPNU dan KNPI Kabupaten Dharmasraya menyatakan , seharusnya pihak Pemerintah Daerah dan DPRD berfikir dua kali sebelum melakukan agenda luar daerah, karena menelan biaya cukup besar.
“Apalagi disaat krisis keuangan lantaran Pandemi Covid- 19. Pemerintah Daerah dan DPRD selalu bicara keuangan daerah sangat minim dan tidak mampu mewujudkan kebutuhan masyarakat, terutama Bantuan Lansung Tunai ( BLT) dampak Covid-19 Kabupaten,” ujar Ketua Umum PMII Dharmasraya, Roby Kurniawan.
Terpisah, Ketua Umum IPNU Dharmasraya, Frenky Sandra menegaskan bahwa sudah saatnya pihak DPRD dan Pemda memikirkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Dimana, jika tidak memungkinkan lebih baik pembahasan anggaran dilakukan di daerah saja, karena pemerintah telah memiliki gedung yang representatif untuk melakukan kegiatan tersebut.
Pembahasan anggaran di luar daerah sudah pasti menelan biaya yang tidak sedikit.
Sementara itu, Anggota KNPI Dharmasraya, Bustanol menilai bahwa anggota dewan dan Pemda tidak mengubris kritikan yang dilontarkan masyarakat karena melakukan kegiatan di luar daerah.
“Sepertinya legislatif dan eksekutif tak mendengar kritikan warganya,” ujar Bustanol.
Menurutnya, aspek kemanusiaan harus bisa menjadi pertimbangan serius sebelum para wakil rakyat mengambil keputusan, walaupun aturan tidak melarang. Namun bila dimaknai lebih progresif, kebijakan dewan yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, menurutnya dapat dikatakan tindakan korupsi. (g)
