PDGPARIAMAN, METRO
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padangpariaman Muhammad Fadhly menyatakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi produk administrasi dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. “Bahkan untuk urusan pelayanan di instansi lain, selain sebagai upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padangpariaman Muhammad Fadhly.
Gerakan Indonesia sadar adminduk yang telah diluncurkan di Kabupaten Padangpariaman dengan empat pilar yaitu sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data kependudukan.
Dikatakan, sadar pemanfaatan data kependudukan dan sadar melayani administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat, berusaha diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai program. “Salah satunya melalui program Nagari Go Digital dengan layanan online yang juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di Nagari,” ujarnya.
Muhammad Fadhly menjelaskan bahwa untuk mendukung semua program layanan yang dilakukan di nagari harus didukung oleh kualitas pelayanan public yang memadai.
“Layanan public yang professional,” jelas Muhammad Fadhly. Disela-sela kunjungannya ke nagari-nagari di Kabupaten Padangpariaman.
Fadhly menjelaskan bahwa pelayanan yang professional itu mencakup beberapa aspek yang harus dipenuhi. “Semuanya harus dipenuhi secara bersamaan, tidak sepotong-sepotong.
Karena aspek-aspek itu saling berkaitan satu sama lain dan apabila dipenuhi secara bersamaan, akan menghasilkan dampak yang besar bagi masyarakat dalam kepuasan berlayanan,” terang Fadhly.
Keenam aspek pelayanan public itu adalah aspek kebijakan pelayanan publik, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek mekanismen konsultasi/pengaduan dan aspek inovasi pelayanan.
Sebagaimana kunjungan yang dilakukan oleh tim Disdukcapil Padangpariaman ke nagari-nagari, ke enam aspek tersebut menjadi catatan yang akan direkomendasikan untuk kebijakan dimasa yang akan datang.
Sebagaimana hasil pemantauan dilapangan, ada nagari-nagari yang telah memperhatikan pelayanan publik di kantor wali nagari dengan baik dan ada juga nagari yang belum fokus pada peningkatan tersebut. Perbedaan kualitas di masing-masing nagari ditentukan oleh kemampuan masing-masing nagari untuk menentukan prioritas pembangunan aspek-aspek pelayanan publik.
“Ada yang sangat fokus pada pembangunan pelayanan publik fisik dan non fisik, ada yang fokus ke salah satunya saja, itu tergantung kebijakan pemerintah nagarinya. Kami menyarankan ada keseimbangan.
Misalnya perhatian untuk fasilitas pelayanan di kantor wali nagari dan berbagai inovasi-inovasinya juga perlu, disamping pembangunan fisik. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan yang tepat dan kami menghimbau nagari untuk membangun pelayanan public yang profesional,” terang Fadhly.
Pelayanan publik yang professional menurut Kadisdukcapil adalah pelayanan yang memperhatikan aspek-aspek pelayanan publik dalam pembangunannya.
Misalnya aspek sarana prasarananya diadakan selengkap mungkin, aspek sumber daya manusia juga diperhatikan dengan cara melatih atau merekrut SDM yang mempunyai kompetensi, menyediakan sarana pengaduan, standar pelayanan yang mudah diketahui masyarakat dan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini bisa jadi dilaksanakan secara konvensional.
Dalam kunjungannya setiap hari ke nagari-nagari, Muhammad Fadhly terus mendorong pemerintah nagari untuk terus berbenah memperbaiki sarana prasarana pelayanan di nagari, dimana nagari menjadi gerbang pertama pelayanan public di Padangpariaman. (efa)
