Pemkab Solsel turut memediasi penyelesaian persoalan masyarakat Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari (SBH) dengan pihak PT Bina Pratama Sakato Jaya (BPSJ), Senin (4/8). Sebelumnya Pemkab Solsel juga telah berupaya memfasilitasi persoalan masyarakat Nagari Bidar Alam dengan pihak PT Ranah Andalas Plantation (RAP). Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Hapison mengungkapkan, beberapa waktu yang lalu masyarakat Nagari Abai meminta PT BPSJ untuk merealisasikan UU No 39/2014, pasal 58 ayat 1, yang berbunyi, perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”.
Ia menyebutkan, undang undang itu mewajibkan perusahaan untuk menjadikan 20 persen dari luas areal perkebunannya untuk dijadikan kebun masyarakat, namun sampai saat ini PT. BPSJ baru merealisasikan 10 persen dari luas HGU nya. “Sisa 10 persen lagi ini yang dituntut oleh masyarakat kepada pihak perusahaan,” ujar Hapison, saat memimpin rapat pertemuan antara perwakilan masyarakat nagari Abai dengan pihak PT BPSJ di ruang rapat PT BPSJ.
Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota DPRD Solsel Mesi Aswanto, Camat SBH, Kapolsek SBH, Wali Nagari Abai, Ketua KAN, Ninik Mamak, Ketua Pemuda Abai, perwakilan masyarakat, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Hapison, saat ini pihak PT BPSJ sedang melakukan penanaman kembali kebun/membongkar taman tua yang tidak lagi produktif (replanting), jadi momentum replanting ini, yang dijadikan masyarakat agar pihak perusahaan mau memberikan sisa 10 persen tersebut. ”Masyarakat menginginkan ada penjelasan dari pihak perusahaan, kapan sisa 10 persen sisa tersebut diberikan, karena itu merupakan hak masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang,” kata Mesi.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Solsel Mesi Aswanto, mengatakan ketentuan mengenai pembangunan kebun masyarakat sudah jelas diatur dalam undang-undang, perusahaan tinggal menjalankannya saja. ”Dengan menaati aturan itu, tentu perusahaan akan jadi contoh yang baik bagi perusahaan-perusahaan perkebunan lain di daerah ini,” ujar Mesi.
Ketua Pemuda Abai Aprisal, meminta pihak perusahaan menyediakan lahan yang sedang direplanting ini untuk plasma masyarakat karena lahan lain diluar HGU tidak ada lagi. Ia menginginkan ada kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan di hadapan notaris bahwa pihak perusahaan akan memberikan 10 persen lagi untuk perkebunan masyarakat, baik itu akan diberikan segera atau pada waktu HGU habis. “Tolong sediakan lahan yang sedang di replanting, untuk plasma masyarakat karena lahan lain tidak ada lagi, diserahkan sekarang atau pada waktu HGU habis, kita buat kesepakatan,” tegas Mesi. (afr)
