PADANG, METRO
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pejuang Bravo Lima, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi akan melantik Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pejuang Bravo Lima Provinsi Sumbar, H Boy Lestari Dt Palindih, dalam waktu dekat ini.
H Boy Lestari mengatakan, pelantikan dirinya sebagai Ketua DPD Pejuang Bravo Lima Provinsi Sumbar beserta Wakil Ketua, Prof Sufyarma Marsidin dan pengurus, oleh Fachrul Razi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama RI, akan dilaksanakan secara virtual, di Hotel Syariah Buana Lestari, Padang. “Dalam dua minggu ini akan dilantik.
Karena pandemi Covid-19 saat ini, maka pelantikan dilaksanakan secara virtual,” ungkap H Boy Lestari, kemarin.
H. Boy Lestari Dt Palindih ditetapkan sebagai Ketua DPD Pejuang Bravo Lima Provinsi Sumbar, berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Pejuang Bravo Lima, 29 Januari 2020 yang diserahkan langsung oleh Fachrul Razi kepada H. Boy Lestari, pada Deklarasi Pengurus DPP Pejuang Bravo Lima, di Jakarta, Sabtu (1/2) lalu.
H Boy Lestari yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Gebu Minang Sumbar mengatakan, organisasi ini dalam pergerakannya bertujuan, menjaga nasionalisme berbangsa dan bernegara. Organisasi masyarakat ini ke depan dalam pergerakannya akan aktif dalam menjaga empat pilar kebangsaan. Yakni, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Melalui pergerakan untuk menjaga empat pilar kebangsaan ini, tentu organisasi ini menjadikan nasionalisme berbangsa dan bernegara menjadi tujuan utama. Ini yang menjadi pertimbangan saya untuk menerima permintaan dari Bapak Fachrul Razi,” ungkap Ketua Umum DPP Majelis Dzikir Babussalam Indonesia ini.
Setelah dilantik nanti, H Boy Lestari mengatakan, organisasi yang dipimpinnya nanti, akan menjaga empat pilar yang mulai diobok-obok saat ini oleh pihak-pihak tertentu.
Bagi H Boy Lestari, berapa pun cobaan negeri ini, baik itu kisruh politik, kisruh kepemimpinan, empat pilar itu harga mati dan harga diri bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. “Empat pilar bukan milik pribadi partai kelompok dan orang tertentu. Bukan milik Soekarno, partai politik dan tokoh lainnya. Tapi milik bangsa dan negara Indonesia,” tegasnya.(fan)
