JAKARTA, METRO
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kebut realisasi belanja infrastruktur tahun ini. Diantaranya adalah progran Padat Karya Tunai dan pengembangan 10 kawasan metropolitan prioritas.
“Saya sudah kumpulkan seluruh Dirjen (Direktur Jenderal) untuk mempercepat realisasi fisik dan keuangan, karena pada tahun anggaran 2020, APBN merupakan instrumen yang kini sangat diharapkan untuk pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi corona,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Ia menjelaskan, Kementerian PUPR telah melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19. Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sebesar Rp 44,58 triliun sehingga pagu akhir Kementerian PUPR menjadi sekitar Rp 75,63 triliun.
Saat ini terangnya, sudah dilakukan realokasi sebesar Rp 37,3 triliun, sehingga pagu sementara sebesar Rp 82,9 triliun dan proses realokasi anggaran masih terus berjalan secara bertahap. Hingga akhir semester pertama tahun 2020, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar 32,4 persen atau senilai Rp 26,9 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp 82,9 triliun.
“Sementara untuk kemajuan pembangunan fisik sebesar 31,61 persen. Pada tanggal yang sama, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik pada semester pertama TA 2020 secara persentase lebih baik dari periode sama pada TA 2019 lalu adalah sekitar 25 persen,” tukasnya.
Kemajuan penyerapan anggaran TA 2020 tersebut ungkapnya, lebih cepat dari tahun 2019 tidak terlepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Proses lelang untuk proyek tahun 2020, sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2019, dengan total jumlah paket untuk TA 2020 sebanyak 6.108 paket senilai Rp 58,8 triliun (termasuk multiyears contract atau MYC lanjutan 643 paket senilai Rp 16,9 triliun).
Tercatat hingga Juli, progress paket yang terkontrak sebanyak 4.685 paket atau 81,27 persen dengan nilai Rp47,8 triliun terdiri dari paket MYC, MYC baru dan Single Years Contract (SYC). Sebanyak 938 paket senilai Rp 7,6 triliun 13 persen masih dalam proses lelang dan sisanya 485 paket senilai Rp 3,4 triliun atau 5,73 persen masih belum proses lelang.
Ia menyebutkan, anggaran Kementerian PUPR utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Diantaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
Basuki mengatakan, belanja anggaran Kementerian PUPR juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.
“Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia,” bebernya.
Pada tahun 2020 ungkapnya, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,45 triliun untuk untuk merealisasikan 15 program yang meliputi bidang Sumber Daya Air (SDA), Permukiman, Jalan dan Jembatan serta Perumahan.
Dari total anggaran tersebut, saat ini sudah terserap 27 persen atau sebesar Rp3,16 triliun. Besaran anggaran yang terserap tersebut telah memberikan manfaat membuka peluang kerja sebanyak 186.288 orang dari total target sebanyak 613.483 tenaga kerja. (rel)
