PADANG, METRO
Pemerintah Provinsi Riau mengambil sepenuhnya PAD dari Pajak air Permukaan (PAP) dari Pembangkit Listrik Tenaga air (PLTA) Koto Panjang, Kampar seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah Provinsi Sumbar.
Apalagi, dengan adanya bahasa dari salah satu anggota DPRD Provinsi Riau yang menyebutkan Sumbar tidak lagi bisa menerima ‘pitih sanang’ (uang senang) dari pajak air di PLTA Koto Panjang. PLTA 100 persen berada di Riau, tapi, storan pajaknya dibagi dua dengan Sumbar.
Terkait pernyataan anggota DPRD Riau tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat langsung memberikan respon. Kamis (30/7), Komisi III DPRD Sumbar menggelar rapat bersama dengan sejumlah OPD terkait, salah satunya Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
Dalam rapat tersebut, DPRD Sumbar menyatakan protes keras terhadap pernyataan dari pimpinan DPRD Riau yang telah merusak harga diri rakyat Sumbar karena telah mengatakan Sumbar tidak lagi bisa menerima pitih sanang dari pajak air di PLTA Koto Panjang.
Ketua DPRD Sumbar Supardi yang ikut dalam membuka rapat mengatakan, pemerintah Provinsi Riau yang telah mengambil sepenuhnya PAD dari Pajak air Permukaan (PAD) dari Pembangkit Listrik Tenaga air (PLTA) Koto Panjang menjadi tamparan keras bagi pemerintah Provinsi Sumbar.
“ Mungkin saja ini terjadi karena pemerintah Sumbar selama ini lalai dalam mengamankan sumber-sumber pendapatan daerah,’ tegasnya.
Katanya, sebenarnya PLTA Kota Panjang, memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Sumatra Barat. Mulai dari perencanaan hingga perawatan di bagian hulu, juga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar.
“Persoalan ini, jangan sampai terulang kembali seluruh potensi aset daerah mesti diamankan secara aturan maupun hal administrasi lainnya, “ tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal yang memimpin rapat serta Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas mengatakan, Sumbar merasa terlecehkan dengan adanya pernyataan anggota DPRD Riau yang menyebut Sumbar menerima uang senang dari PLTA Kota Panjang.
“Kita meminta pada masyarakat untuk tenang, karena pemerintah Sumbar akan berjuang untuk itu. Semestinya ia tidak berbicara seperti itu, kita bukan menerima senang, sebaliknya kita selama ini bekorban untuk waduk Koto Panjang, Riau sebenarnya menerima senang bukan kita,” tegas Afrizal.
Ditambahkannya, DPRD dan pemerintah Sumbar akan tetap berjuang, dengan cara apapun, karena ini bukan hanya berkaitan dengan materi, tapi lebih kearah perjuangan harga diri masyarakat Sumatera Barat.
“Ini bukan sekedar materi berupa pajak air permukaan tapi lebih kearah harga diri orang Sumatera Barat, jadi jangan asal ngomong saja kalau kita terima uang senang,” tegas Afriza.
Pernyataan tersebut juga didukung HM. Nurnas, dimana selama bertahun-tahun ikut mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan haknya, dalam pembangunan waduk Koto Panjang.
“Mereka jangan hanya tau setelah semua selesai, lihat sejarah berdirinya waduk, berapa banyak desa terbenam, berapa jiwa menjadi korban, jangan asal ngomong, ini pelecehan terhadap masyarakat dan pemerintah Sumbar,” tegas Nurnas.
Untuk menyikapi hal itu, DPRD dan pemerintah Sumbar segera melakukan upaya dengan cara menyurati Presiden, Mendagri, PLN dan semua pemangku kepentingan, agar jangan ada pertikaian dikemudian hari.
Sementara itu Kepala Dinas Bakeuda Sumbar Zaenudin mengatakan saat pernyataan tersebut keluar, Pemerintah Provinsi Sumbar langsung merespon dengan melakukan rapat lengkap yang melibatkan Gubernur.
Pemprov juga akan membuat surat berapa jumlah APBD Sumbar maupun kabupaten/kota yang digelontorkan selama ini untuk pemeliharaan hulu sungai. Pemeliharaan tersebut, dilakukan agar aliran air tetap baik.
“ Kita akan lakukan protes, namun harus diselesaikan dengan baik untuk hubungan baik dua daerah ini, “ katanya.
Terkait PAP, Sumbar akan mengkonsultasikannya ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia, untuk aturan harus dilihat dari seluruh sudut Pandang yang ada, tidak boleh satu-satu. (hsb)
