PADANG, METRO
Menjawab eksepsi Penasihat Hukum (PH) terdakwa kasus prostitusi secara online yang menjerat terdakwa NN dan AS (berkas terpisah), Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menegaskan semua dakwaaan sudah disusun secara cermat dan meminta agar Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara tersebut.
Hal itu diungkap JPU Dewi Permata Asri saat sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Senin (27/7) Senin sore. JPU membaca jawaban eksepsi PH terdakwa di hadapan Majelis Hakim.
“Eksepsi dari PH terdakwa tidak dapat diterima. Surat dakwaan JPU sudah disusun secara cermat, dan lengkap,” tegas Dewi Permata Asri.
Dewi Permata Asri menambahkan, eksepsi PH terdakwa tidak ditumpang dengan dasar- dasar hukum dan argumentasi. PH terdakwa telah melampaui lingkup, karena telah menjangkau materi perkara.
“Selain itu, JPU tidak dapat menerima eksepsi PH terdakwa. Menetapkan perkara ini dilanjutkan,” kata Dewi Permata Asri.
Sementara itu, PH terdakwa, Riefia Nadra bersama tim, mengaku tetap pada eksepsinya.
Sebelum sidang ditutup oleh majelis hakim, PH terdakwa, kembali menanyakan permohonan penangguhan terhadap kliennya. Namun majelis hakim, belum bisa memutuskan karena masih dalam musyawarah.
“Ya ini kan ada dua permohonan penangguhan penahanan, satu dari PH terdakwa dan satu lagi dari Anggota DPR RI Partai Gerindra, yaitu Andre Rosiade, jadi hingga saat ini masih kita musyawarahkan,”tegas hakim sidang Reza Himawan Pratama didampingi Suratni dan Lifiana Tanjung.
Selain itu, sidang tersebut, kembali ditunda dilanjutkan pada 4 Agustus 2020. “Sidang ini kita lanjutkan kembali dengan agenda putusan sela,untuk itu sidang ini ditutup,”sebutnya.
Dalam dakwaan JPU dijelaskan, terdakwa NN bersama-sama dengan AS (berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, di salah satu kamar hotel berbintang Kota Padang. Saat itu, Ditreskrimsus Polda Sumbar, mendapat informasi dari masyarakat tentang prostitusi online. Kemudian polisi, meminta saksi Rio untuk memancingnya, sekaligus membuktikan informasi tersebut.
Selanjutnya, saksi Rio, menghubungi terdakwa NN, menggunakan handphone dan aplikasi MiChat. Selanjutnya,terjadinya percakapan dan transaksi.
Dalam isi percakapan tersebut, Rio akan memberi tarif seharga Rp800 ribu. Kemudian, Rio menaikkan tarif tersebut, bila servisnya bagus. Terdakwa NN pun, menyanggupinya.
Lalu terdakwa AS (berkas terisah), mengantarkan terdakwa NN, ke hotel yang telah disepakatinya. Pasalnya, terdakwa bersama AS, berada di hotel yang berbeda. Setelah terdakwa, tiba di kamar salah satu hotel dan bertemu dengan Rio. Rio pun mencoba mengulur- ngulur waktu. Tak lama kemudian, Polda Sumbar mendatangi kamar hotel tersebut dan menggerebeknya.
Terdakwa AS tahu bahwa, hal tersebut dilarang, dan terdakwa memanfaatkan kecanggihan teknologi, dan memberi tahukan bahwa, terdakwa dapat dibooking (dipesan) melalui aplikasi michat dan melakukan sex komersil.
Dalam penggerebekan tersebut, Ditreskrimsus Polda Sumbar tidak sendiri. Pasalnya, Polda Sumbar, bersama dengan anggota DPD RI, sekaligus ketua DPD Gerindra Sumbar berserta rekan-rekannya. Hal ini bertujuan,dalam acara partai menyampaikan, visi dan misi bakal calon Gubernur Sumbar.
Tak hanya itu, dalam dakwaan JPU dibunyikan, terdakwa AS tahu,kalau hal tersebut dilarang. Akibatnya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. (cr1)
