SUDIRMAN, METRO
Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Mufti Syarfie bersama Penanggungjawab Tim Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand), dr Andani Eka Putra mengatakan, bahwa Sumbar sudah bisa dilaksanakan Pilkada. Hal ini menanggapi pilkada dimasa pandemi Covid-19 yang akan dihelat 9 Desember 2020.
Di Sumbar sendiri, pilkada akan digelar di 13 kabupaten/kota serta provinsi dimasa pandemi. Meskipun dalam penanganan pandemi Covid-19, namun menurut dr Andani, bahwa Covid-19 saat ini sudah terkendali. Oleh sebab itu, Sumbar bisa melaksanakan pilkada.
“Berdasarkan indikator positive rate dan incidence rate, kasus Covid-19 di Sumbar jauh di bawah standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO). Dimana positif rate saat ini 1,4 persen, sementara patokan WHO 5 persen,” katanya saat kegiatan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di Sumbar yang digelar oleh Forum Jurnalis Peduli Pemilu Demokrasi (FJPPD), Kamis (23/7) di Hotel Daima.
Ia menambahkan, warga yang terpapar Covid-19 menunjukkan grafik yang menurun. Sementara tingkat kesembuhan meningkat tajam, dan angka kematian jauh menurun.
dr Andani menerangkan, bahwa pilkada bisa berlangsung, namun yang sangat penting pelaksanaan protokol kesehatan di dalam setiap proses pelaksanaan pilkada. Baik terhadap masyarakat pemilih maupun penyelenggara, dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.
“Pokoknya sampai di rumah setelah melakukan kegiatan seharian di luar, wajib mandi sebelum memulai aktivitas lainnya. Karena sampai saat ini belum ditemukannya vaksin yang benar-benar ampuh membunuh Covid-19, selama itu pula wabah ini tidak bisa habis,” jelasnya.
Ketua JaDI Sumbar Mufti Syarfie juga mengaku pesimis akan target partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2020 yang ditargetkan sebesar 77,5 persen akan tercapai.
“Faktanya, sejak pilkada 2005, 2010 dan 2015 lalu, partisipasi pemilih selalu menunjukkan tren menurun. Apalagi saat ini dimana pilkada berlangsung di saat pandemi belum berakhir,” katanya.
Mufti menambahkan, KPU saat ini harus diperlukan kerja keras sebagai penyelenggara pilkada untuk mencapai target tersebut. Libatkan lebih banyak stakeholder serta perbanyak kegiatan sosialisasi. “Ini kesempatan juga bagi media untuk turut berpartisipasi dalam upaya mendongkrak partisipasi pemilih, tentunya bekerjasama dengan KPU selaku penyelenggara,” ujarnya. (heu)
