PDGPARIAMAN, METRO
Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni menyatakan untuk tahun 2020 lebih 800 unit rumah warga se-Padangpariaman diperbaiki pemerintah. “Mulai bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat kita salurkan kepada masyarakat yang kurang mampu,” kata Ali Mukhni, kemarin.
Bantuan tersebut mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) untuk Kabupaten Padangpariaman tahun 2020. Kadis DLHKPP Padangpariaman Yuniswan didampingi Kasi Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padangpariaman Yunasrun Bakri selaku sekretaris tim teknis BPSP tahun 2020 menyatakan, adapun BSPS yang diterima yakninya sebagai berikut BSPS tahap I (T-1) menyalurkan bantuan sebanyak 230 unit rumah dengan kualifikasi Peningkatan Kualitas (PK) dimana saat ini pengerjaannya sudah berjalan yang disalurkan pada lima Nagari diantaranya Kasang, Ketaping, Pilubang, Guguk Kuranji Hilir dan Paritmalintang.
Dimana, pada tahap ini telah ada rumah yang telah selesai dibangun dan dilakukan pemasangan pening secara simbolis oleh Kepala Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera III Zulbaidi, pada 8 Juli didampingi Kepala Dinas LHPKPP .
“Untuk BSPS tahap II sebanyak 180 unit rumah yang termasuk dalam (T-0) dimana pada tahap ini disalurkan pada sembilan Nagari, diantaranya Anduring, Guguk, Kapalo Hilalang, Kayu Tanam, Sungai Asam, Sicincin, Lubuk Pandan, Malai V Suku dan Gasan Gadang dimana masing-masing nagari memperoleh 20 unit rumah yang pada saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi data BNBA yang ada oleh Koorfas bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 Kab. Padangpariaman memperoleh bantuan sebanyak 150 unit rumah dimana 40 diantaranya pembangunan baru (PB) yg berlokasi di Nagari Lubuk Alung dengan nilai bantuan 35 juta per unit terdiri dari Rp30 juta untuk pembelian bahan dan Rp5 juta untuk upah.
Sedangkan untuk 110 unit lainnya dalam bentuk peningkatan kualitas berlokasi di Nagari Tapakis dan Sicincin masing-masing 55 unit rumah.
Selain itu, dalam tahun ini juga berdasarkan informasi dari PPK Rumah Swadaya Sumbar, Padangpariaman mendapatkan lagi tambahan sebanyak 300 unit bantuan rehab rumah tidak layak huni yang bersumber dari Dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri National Affordable Housing Program (PHLN-NAHP) dimana data By Name By Address (BNBA) telah disampaikan ke Kementerian PUPR c/q Dirjen Perumahan untuk di SK-kan lokasi dan alokasinya.
“Jumlah bantuan yg diberikan sebesar Rp17,5 juta per unit rumah untuk Peningkatan kualitas (PK) dan penyaluran dana dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp7,5 juta untuk pembelian bahan material dan Rp1,25 untuk upah tukang. Tahap kedua disalurkan setelah progres fisik mencapai 30 persen sebesar Rp7,5 juta yang dipergunakan pembelian bahan material dan upah Rp 1,25 juta setelah progres fisik 100 persen,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Ia juga mengatakan bahwasanya bantuan ini merupakan bantuan stimulan (pancingan) yang diberikan bukan kepada masyarakat miskin melainkan kepada masyarakat berpengasilan rendah (MBR) dan mesti ada swadaya dari masyarakat penerima bantuan (PB) dengan beberapa syarat tertentu dalam pemilihan penerima bantuan ini usulan dari nagari yang nantinya akan diverifikasi oleh Koorfas bersama Tenaga Fasilitator Lapangan.
Bantuan rumah tidak layak huni ini diberikan kepada MBR dalam rangka mengurangi backlog perumahan (kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat) sehingga menjadi layak huni baik secara struktur, pencahayaan, sirkulasi udara maupun secara sanitasi.
Yuniswan mengatakan, dengan jumlah nagari sebanyak 103 tentu saja tidak seluruh Rumah Tidak layak Huni yang dapat dibantu pemerintah daerah, tentunya perlu dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di kabupaten Padangpariaman.
Total keseluruhan bantuan rehabilitasi maupun pembangunan rumah tidak layak huni yang telah maupun sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah Padang Pariaman yaitu sebanyak 860 unit dengan sumber Dana APBN dan APBD serta bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Padang Pariaman sebanyak 11 unit. (efa)
