PADANG, METRO
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Dirjen Infrastruktur Menko Maritim dan Investasi, Dirjen Manajemen Kementerian PUPR dan Dirjen Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat akan berkunjung ke Provinsi Sumbar.
Kunjungan rombongan Kepala BNPB tersebur ingin meninjau kondisi pembangunan di tiga daerah, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Kota Padang.
Kedatangan Kepala BNPB selain melihat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemungkinan juga akan meninjau perkembangan penanganan Covid-19 di Sumbar.
“Sementara Dirjen Infrastruktur Kemenko Maritim dan Investasi, Dirjen Manajemen Kementerian PUPR dan Dirjen Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus pada peninjauan pembangunan pelabuhan. Perkiraan kedatangan Kepala BNPB dan rombongan tersebut tersebut pada minggu ketiga Juli ini. Kita dari Pemprov Sumbar akan mendampingi,” ungkap Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyampaikan hasil pertemuan di Kemenko Maritim dan Investasi di Jakarta beberapa waktu lalu, Sabtu (11/7).
Nasrul Abit menyampaikan, kedatangan rombongan pemerintah pusat tersebut, tindaklanjut dari perencanaan pembangunan yang telah digagasan sebelumnya. Namun karena kondisi pandemi Covid- 19, ada pengurangan anggaran di Kementrian PUPR RI mencapai 40 persen.
“Kita bersyukur keinginan untuk melanjutkan pembangunan Teluk Labuhan Bajau Kabupaten Kepulauan Mentawai, Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat dan Pelabuhan Marina Kota Padang tetap jadi perhatian pemerintah pusat. Rencananya akan dilihat langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan beberapa dirjen, kondisi pelabuhan tersebut. Apa-apa yang mesti ditindaklanjuti lebih dahulu secara bertahap,” ungkap Nasrul Abit.
Namun, Nasrul Abit mengatakan memang ada kemungkinan pengurangan anggaran pada 2020 sekitar 40 persen. Tetapi anggaran tersisa 60 persen masih sangat memadai untuk melanjutkan proses pembangunan.
“Nanti untuk kepastian soal anggaran yang bisa diserap pada 2020, tim dari Kemenko Maritim dan Investasi akan mengunjungi Sumbar. Melihat langsung kondisi di lapangan,” katanya.
Sementara, untuk kelanjutan pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2021-2022, Nasrul Abit mengatakan, memang masih ada kendala yaitu pada beberapa titik dokumen AMDAL masih dalam proses. Ada pula dokumen pinjam pakai yang sedang disiapkan versama BKSDA, guna dapat izin Kementerian Kehutanan.
“Semua surat-suratnya sedang berproses. Namun untuk pembangunan 2020, semua sudah aman,” katanya.
Nasrul Abit menyampaikan, target tahun 2023 Pelabuhan Teluk Labuhan Bajau, Pelabuhan Teluk Tapang dan Pelabuhan Marina dapat beroperasional, guna memajukan pertumbuhan ekonomi Sumbar nantinya.
Tentunya hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan potensi ekonomi lainnya di Kepulauan Mentawai dapat angkut melalui Pelabuhan Labuhan Bajau untuk dikirim ke daerah lain.
“Begitu juga potensi perkebunan sawit di daerah Kabupaten Padangpariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman hingga Sumatera Utara juga dapat memanfaatkan Pelabuhan Teluk Tapang untuk ekspor ke negara tetangga lewat transporasi laut,” harapnya. (fan)
