PADANG, METRO–Pertumbuhan ekonomi di Sumbar tidak hanya dipengaruhi dari sektor pariwisata semata. Namun ada beberapa aspek, seperti, usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“UMKM di Sumbar, mampu berkontribusi 60,3 persen dari total produk domestik bruto (PDB),” ungkap Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumbar, Muzakir Aziz, Selasa (7/7).
Situasi pandemi Covid-19, diakui Muzakir memukul ruang gerak ekonomi Indonesia, termasuk Sumbar. Bahkan merambat bagi pelaku sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Tekanan ini membuat aktivitas ekonomi bagi pelaku UMKM tidak seperti biasanya.
Ia menerangkan, secara persentase UMKM di Sumbar telah mampu menyerap tenaga kerja 97 persen. Situasi aktivitas terpukul ini perlu digairahkan. Bahkan keberadaan mereka pun berdasar jumlah dunia usaha/dunia industri dan Bank Indonesia menyatakan 72,6 persen pelaku UMKM telah berdampak terhadap usahanya, akibat pandemi Covid-19.
Muzakir tidak menampik, upaya pemerintah melalui memberikan stimulus ekonomi berupa relaksasi pajak, stimulus non-pajak, keuangan. “Kami sangat apresiasi sekali upaya pemerintah tersebut, ini tentunya mengangkat kembali perekonomian daerah yang terpukul karena dampak virus corona,” kata Muzakir.
Meski demikian ternyata masih ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan tersendiri, sebut Muzakir. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberlakukan kebijakan tatanan baru kehidupan. Persoalan yang menjadi beban saat ini ialah, modal kerja dengan persyaratan dan bunga yang ringan.
“Kita berharap ini perlu diperhatikan juga. Ya kita akui memang pemerintah memberi stimulus tentu perlu pertimbangan dong. Apalagi dengan bunga dari modal usaha agar diberi keringanan,” ungkapnya.
Terkait hal ini, APINDO Sumbar mengharapkan pemerintah agar perbankan mempercepat penyaluran kredit kerja dengan segera bagi pelaku UMKM, agar penyaluran pinjaman dapat menjadi modal memulai kembali usaha, akibat pandemi Covid-19 ini.
Tidak hanya itu, melalui pemerintah dimintakan agar perbankan menjemput bola kepada UMKM untuk membangkitkan peran UMKM di Indonesia, khususnya Sumbar. Memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal, sehingga tidak mampu berdaya saing dari kompetitor luar daerah.
“Kami sangat mengimbau juga kepada pemerintah agar mendorong peran Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani persoalan UMKM kita,” ujarnya.
Artinya, peran dinas terkait sangat dibutuhkan, tidak hanya berpangku tangan dalam situasi hal ini. Muzakir menerangkan, peran dimaksud agar dinas meningkatkan anggaran instansi dan upaya penanganan UMKM terealisasi dengan baik dan benar.
APINDO Sumbar juga mengimbau para pelaku usaha agar mengembangkan produk lokal yang memenuhi standar untuk meningkatkan daya saing produk usahanya. Tidak hanya itu dunia usaha dan pemda, perbankan dan masyarakat saling bersinergi serta meningkatkan kerjasama yang baik. (fan)
