PADANG, METRO
Yanti Yosefa (48) yang menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana pemalsuan tangan kakak kandung untuk mengurus sertifikat tanah kaum dituntut enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, Kamis (2/7).
Tuntutan enam bulan penjara tersebut dibacakan JPU Kejari Padang Irawati di hadapan Majelis Hakim membacakan amar tuntutannya. Dijelaskan Irawati, dengan digunakannya satu buah surat pernyataan persetujuan kaum tertanggal 12 Januari-Februari 2004 oleh terdakwa untuk syarat pengurusan sertifikat tanah kaum milik ibu kandung terdakwa, sehingga terbit satu buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1442 atas nama terdakwa Yanti Yosefa.
“Dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian bagi saksi sekaligus ibu kandung terdakwa yakni Hj Irnimi dan anggota kaum lain senilai Rp 2 miliar. Untuk itu terdakwa Yanti Yosefa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yakni melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Jika surat itu digunakan, dapat menimbulkan kerugian,” ungkapnya.
Menurut JPU, hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Yanti Yosefa telah menimbulkan kerugian bagi keluarga besar terdakwa sendiri. “Terdakwa pun tidak mengakui perbuatannya selama di persidangan,” tegas JPU.
Terdakwa Yanti Yosefa tampak tertunduk usai JPU Kejari Padang membacakan amar tuntutan. Menanggapi tuntutan tersebut, Tim Penasihat Hukum (PH) mengatakan cukup. “Cukup yang mulia majelis hakim,” sebut Tim PH Terdakwa Yanti Yosefa.
Ketua Majelis Hakim Yose Ana Roslinda beranggotakan Leba Max Nandoko dan Agnes Sinaga, menunda persidangan pada 9 Juni 2020 mendatang, dengan agenda pledoi atau pembelaan dari terdakwa. “Sidang kami tunda dan akan dilanjutkan Kamis pekan depan, dengan agenda pledoi,” tutup Ketua Majelis Hakim.
Perkara ini adalah perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat tanah kaum namun atas nama pribadi terdakwa Yanti Yosefa.
Padahal, permintaan ibu kandung terdakwa yakni Hj Irnimi, tanah kaum tersebut harus dibuat sertifikatnya atas nama Hj Irnimi.
Merasa keluarga besarnya dirugikan lantaran tanah kaum dibuat atas nama pribadi Yanti Yosefa, saksi sekaligus kakak kandung terdakwa yakni, Yefri Hendi melapor ke Polresta Padang agar Yanti Yosefa diproses secara hukum.
Atas Perbuatannya, terdakwa Yanti Yosefa terancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Pidana atau Pasal 263 ayat (2) KUHP.
Sebelumnya, dalam dakwan JPU, kejadian berawal tahun 2004, saksi Hj Irnimi yang merupakan ibu kandung terdakwa menyuruh terdakwa mensertifikatkan tanah yang merupakan bagian untuk Hj Irnimi. Karena takut nanti tanah tersebut dikuasai oleh kaum lainnya.
Irnimi meminta agar tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya atas namanya. Kemudian terdakwa melengkapi surat-surat untuk pengurusan sertifikat tersebut. Di antaranya dilengkapi adalah satu buah surat pernyataan persetujuan kaum yang ditandatangani anggota kaum sebanyak 23 orang.
Pada 5 Mei 2017 saksi Yefri Hendi yang merupakan kakak kandung dari terdakwa mendapatkan informasi bahwa rumah yang ditempati ibu kandungnya Irnimi yang merupakan tanah kaum telah disertifikatkan oleh terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yefri Hendi yang berdomisili di Batam, Kepulauan Riau pulang ke Padang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Surat pernyataan Erwin dan Hendi
Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan di Lab 12213/DTF/2018 tanggal 1 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, Kepala Laboratorium, menyimpulkan tanda tangan Yefri Hendi (QT) terdapat pada satu lembar pernyataan persetujuan kaum 12 Januari 2004 yang terdapat pada penerbitan sertifikat Hak Milik No 1442 An Yanti Yosefa adalah spurious signature (tanda tangan karangan).
Karena mempunyai general design ( bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan Yefri Hendi. Atas dasar itu, saksi Yefri Hendi merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Padang untuk diproses hukum. Atas Perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan JPU Kejari Padang, dia diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Pidana atau Pasal 263 ayat (2) KHUP.
Sebelumnya, dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polresta Padang No BP/124/VI/2019/ Reskrim 18 Juni 2019 menjelaskan, ada kejanggalan materai yang digunakan dalam surat pernyataan Yefri Hendi (pelapor) dan Erwin ditemukan oleh penyidik. Materai yang digunakan tahun 2009. Sementara surat tersebut terbit di tahun 2004. Surat tersebut merupakan surat persetujuan Yefri Hendi dan Erwin yang menyatakan persetujuan pengurusan sertifikat tanah yang beralamat Jalan M Hatta Anduring Padang tertanggal 1 Januari 2004. (cr1)
