DPRD Sumbar meminta pihak PLN khususnya wilayah Sumbar agar gencar melakukan sosialisasi terkait cara hitung meteran selama bulan April dan Mei. Selain itu juga skema pembayaran tagihan ke masyarakat. Pasalnya banyak masyarakat yang mengeluh karena tagihan listrik bulan Juni meningkat bahkan ada dua kali lipat.
Hal ini terungkap pada saat Rapat Kerja (Raker) Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama PLN, YLKI, BPSK, Kadis ESDM Sumbar dan Paparan PLN terhadap Antisipasi dan Tindak Lanjut Lonjakan Tagihan Listrik Bulan Juni 2020, Senin (15/6) di ruang rapat DPRD Sumbar.
Menyikapi informasi ini, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Rafdinal menyebutkan, kalau dirinya membayar listrik Juni ini lebih Rp 2 juta. Padahal bulan-bulan sebelumnya Rp 1 jutaan. “Seharusnya ini gencar disosialisasikan pada masyarakat. Jika seperti ini, tentu masyarakat menjerit,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Mesra berharap dengan adanya rapat dengar pendapat antara PLN dengan DPRD, maka gejolak di tengah masyarakat dapat diredam karena lebih memahami penyebab terjadi lonjakan tagihan.
“Harapan kami sebagai wakil rakyat, PLN dapat berkontribusi kepada masyarakat pun juga lebih meningkatkan sosialisasi agar seluruh pelanggan bisa memahami bahwa sebetulnya lonjakan tagihan listrik pelanggan murni karena jumlah pemakaian yang meningkat,” tutur Mesra.
PLN proaktif melakukan sosialisasi untuk menjelaskan kepada masyarakat penyebab lonjakan tagihan.
Ganeral Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Provinsi Sumbar, Bambang Dwiyanto menyampaikan banyaknya keluhan dari masyarakat pelanggan PLN terkait lonjakan tagihan listrik rumah tangga tiga bulan terakhir yaitu April, Mei, dan Juni 2020 di tengah pandemi virus Covid-19. PLN menjamin tarif dasar listrik (TDL) tidak naik sejak tahun 2017 khususnya tarif listrik rumah tangga nonsubsidi.
“Jadi sebenarnya PLN tidak menaikkan tarif listrik sejak tahun 2017. Penyebab utama kenapa terjadi lonjakan tarif listrik beberapa bulan terakhir murni disebabkan oleh pemakaian karena bertambahnya aktivitas masyarakat di rumah terutama sejak pandemi virus Covid-19,” jelasnya.
Bambang menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan naiknya tagihan listrik pelanggan pada rekening bulan Juni 2020. Pertama, kegiatan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sumbar mengakibatkan masyarakat banyak beraktivitas di rumah sehingga pemakaian listrik meningkat. Faktor kedua kegiatan bulan Ramadhan dan Idul Fitri juga menjadi salah satu penyebab bertambahnya pemakaian listrik. Faktor yang terakhir, kekurangan tagihan di bulan-bulan sebelumnya yang ditagih pada bulan Juni 2020.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, selama pandemi Covid-19 yang terjadi di Provinsi Sumbar, PLN melakukan kebijakan dalam baca meter di masa siaga Covid-19. Rinciannya adalah pada bulan Februari, baca meter masih dilakukan secara normal. Lalu pada bulan April, baca meter dilakukan dengan cara baca meter mandiri yang dilakukan oleh pelanggan sendiri karena sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.
Setelah itu pada bulan Mei, baca meter sudah kembali dalam sistem baca meter normal, namun tetap memberikan kesempatan untuk menjadi baca meter mandiri oleh pelanggan.
Bambang menjelaskan, langkah-langkah tindaklanjut dan antisipasi PLN dalam menanggapi hal tersebut, PLN membuka posko pengaduan tagihan listrik di unit-unit PLN, kemudian kegiatan kunjungan ke pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik. “Kami juga memberikan kebijakan skema perlindungan bagi pelanggan yang mengalami lonjakan kenaikan tagihan listrik,” ujarnya.
Kondisi tersebut juga termasuk PLN memberikan kebijakan cicil tagihan selama tiga kali dalam tiga bulan, yaitu pada Juli, Agustus, dan September 2020. Mekanismenya adalah 40 persen kenaikan tagihan akan dibayar pada Juli sampai September 2020. Sementara 60 persen dari kenaikan tagihan dan rata-rata tagihan harus tetap dibayarkan pada Juni 2020. (*)
