SAWAHLUNTO, METRO
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima, kembali diperoleh Pemko Sawahlunto. Opini WTP itu disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Yusnadewi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto 2019, melalui video jarak jauh dengan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta, Kamis (18/6).
Penyampaian LKPD dengan Opini WTP di saksikan Walikota Sawahlunto, Deri Asta, Wakil Wali Kota Zohirin Sayuti, Ketua DPRD Sawahlunto Eka Wahyu, disaksikan Sekretaris Kota Sawahlunto Ambun Kadri, Kepala Inspektorat Sawahlunto Isnedi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Afridarman di ruangan rapat Balaikota Lobang Panjang. Sawahlunto memperoleh opini WTP berturut-turut lima kali di 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
Wali Kota Deri Asta mengatakan, diperoleh opini WTP adalah keberhasilan bersama pemerintah kota, DPRD dan masyarakat Sawahlunto. Pemeriksaan terhadap LKPD 2019 berbeda dg tahun sebelumnya. Bedanya, Sawahlunto di tahun buku 2019, BPK RI mengikutkan Kantor Akuntasi Publik dari Jakarta.
Dikemukakan walikota, pemeriksaan di dalam kondisi pandemi Covid-19, sangat beda di tahun sebelumnya, yang harus menggunakan zoom, email dan video call disaat libur dan sampai malam. Semua didukung tim OPD yang solid dan kooperatif.
Jadi, sebut walikota, LKPD dengan opini WTP wajib dipertahankan karena sangat membantu kegiatan pemerintah kota. “Mempertahankan LKPD dengan opini WTP tidak mudah. Kriteria penilaian di masa mendatang semakin kompleks dan jauh lebih sulit, “ujar Deri.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Yusnadewi mengemukakan, ada empat kriteria yang menjadi landasan penilaian, yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas atas sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah.
Sawahlunto, sebut Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, diperoleh opini WTP di saat ini, sudah tahun kelima secara berturut-turut Sawahlunto memperoleh penilaian terbaik ini.
“Kami berharap, Sawahlunto tetap punya komitmen berupaya lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah. Bagi DPRD, LKPD ini menjadi bahan pengawasan,” ujar Yusnadewi.
Ketua DPRD Sawahlunto, Eka Wahyu mengharapkan, komitemen pemerintah kota untuk terus bekerja dengan baik. Semakin kompleks penilaian laporan kinerja keuangan di masa mendatang, menuntut kinerja pemerintah kota mempertahankan yang diraih sekarang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Afridarman mengatakan, berhasilnya Sawahlunto memperoleh opini WTP tidak lepas dari peran semua pihak, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut berperan aktif dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. (cr2)
