Cegah Pungli, Tunjangan Pegawai Kelurahan Dibesarkan

Pembangunan Kantor Lurah Berok Nipah, Padang Selatan beberapa waktu lalu.
AIA PACAH, METRO–Pemberian tunjangan yang besar terhadap pegawai-pegawai kelurahan yang sudah dimulai tahun 2016 dipastikan akan tetap dipertahankan hingga tahun 2017 nanti. Tunjangan tersebut diharapkan mampu menopang perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.
”Ini merupakan program Pemko Padang. Pegawai-pegawai di kelurahan diapresiasi lebih. Mereka diberi tunjangan yang besar agar mau melayani masyarakat dengan baik,” ujar kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Asnel, kemarin.
Asnel menjelaskan, untuk lurah saja diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2,5 juta. Nilainya lebih besar dari besaran yang diterima camat. Tidak hanya itu, semua pejabat struktural di kelurahan serta stafnya juga mendapatkan jatah lebih sesuai kedudukan mereka. Untuk sekretaris lurah sebesar Rp1,7 juta, Kasi Rp 1,5 dan staf Rp1 juta. ”Sudah satu tahun berjalan. Di tahun 2017 mungkin tetap dipertahankan,” ujar Asnel.
Pemberian tunjangan besar ini juga diharapkan bisa mendorong PNS untuk bekerja di kelurahan. Karena saat ini sebaran PNS di lingkungan Pemko Padang kurang merata. Sejumlah kelurahan bahkan kekurangan personel. Seperti kelurahan di Kecamatan Bungus. Jumlah PNS disana sangat terbatas. Rendahnya animo PNS bekerja di sana karena faktor jarak.
Di sisi lain ia mengakui, kekurangan PNS tak hanya terjadi di Kecamatan Bungus tapi seluruh SKPD Pemko Padang. Bahkan jika ditotal, kata dia, Pemko Padang saat ini, kekurangan PNS sebanyak 3.900 orang.
Kekurangan PNS ini, kata dia, sebagai imbas dari tidak adanya penerimaan PNS sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013. Tahun 2014 lalu ada penerimaan pegawai, tapi cuma 30 orang saja. Sementara tahun 2015 dan 2016 ini juga tak ada. Ia berharap di tahun 2017 permintaan penambahan PNS ke BKN bisa disetujui.
Kepala BPKA Kota Padang, Syahrul, mengatakan tunjangan untuk tenaga di kelurahan memang cukup besar. Adapun tujuan tunjangan diberikan untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat. ”Dengan adanya tunjangan yang cukup besar diharapkan pelayanan di kelurahan bisa meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, kelurahan merupakan tempat pelayanan yang terdekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan adanya tunjangan untuk pegawai di kelurahan, pelayanan juga diharapkan  semakin baik dan terawasi. ”Mudah mudahan tetap dipertahankan di tahun 2017,” ujarnya.
Evaluasi Pelayanan
Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan berharap agar pemerintah Kota Padang melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS yang ada setiap Kelurahan, evaluasi ini dilakukan untuk melihat sampai dimana kinerja dari pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama ini.
”Kita setuju adanya penambahan pendapatan bagi pegawai di kelurahan ini, akan tetapi dengan penambahan pendapatan mereka itu tentu harus ada hasil yang diharapkan. Salah satunya adalah pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat,” ungkap Wismar.
Dia juga mengatakan, peningkatan pelayanan di kelurahan sangat penting dilakukan, sebab, pelayanan di kelurahan merupakan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. ”Soal kesejahtraan PNS sudah diperhatikan secara bertahap. Untuk itu diharapkan tidak ada lagi PNS kelurahan yang malas, atau mempersulit warga yang berurusan dengan kelurahan,” pungkasnya. (tin)