PDGPARIAMAN, METRO
Pemerintah Kabupaten Padangpariaman telah mempersiapkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah melakukan komitmen untuk membangun zona integritas. Keempat OPD tersebut yaitu adalah Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Inspektorat dan RSUD Padangpariaman.
Namun terus mendorong OPD lainnya untuk melakukan pembenahan dan peningkatan pembangunan zona integritas (ZI), menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Saya sudah instruksikan kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti pembangunan ZI yang sudah dicanangkan tahun 2016 lalu. Kita optimis, empat OPD ini bisa diandalkan mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM,” kata Ali Mukhni, kemarin.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Inspektur Hendra menyebutkan ada lima strategi dalam pembangunan ZI yaitu komitmen, kemudahan pelayanan, ciptakan program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan manajemen media.
“Lima strategi ini sudah dimiliki oleh empat OPD yang kita siapkan. Apalagi Disdukcapil dan DPMPTP telah banyak raih penghargaan tingkat nasional maupun propinsi. Artinya, Kita sudah punya modal kuat dari komitmen Kepala Daerah maupun dari Kepala OPD dan jajarannya,” ujar Mantan Kadis DPMPTP itu.
Acuan Pembangunan Zona Integritas, kata Hendra, adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Sementara Kadis Dukcapil Muhammad Fadhly mengatakan telah melakukan reformasi birokrasi dan komitmen dalam kemudahan pelayanan. Saat ini telah diaplikasikan Dukcapil Go Digital yaitu program yang menyentuh masyarakat, apalagi dimasa pandemi Covid-19.
“Pengurusan Dukcapil via online, artinya kita ingin layanan lebih dekat sehingga masyarakat bisa merasakan Dinas ini benar-benar hadir dan memuaskan masyarakat,” kata Peraih Penghargaan Pelayanan Prima oleh Kemenpan dan RB itu.
Diketahui bahwa Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (efa)
