KHATIB, METRO
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat memulai tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumbar 2020 di era normal baru, Senin (15/6) di aula KPU Sumbar. KPU Sumbar sudah mendapatkan instruksi resmi dari KPU RI dan akan melanjutkan tahapan setelah adanya penundaan akibat pandemic.
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, untuk tahap awal, pihaknya akan mengaktifkan penyelenggara Pilkada Ad Hoc yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) . “Kita akan lantik mereka yang telah memenuhi prosedur dan lakukan pemeriksaan masa tugas mereka yang telah habis,” katanya.
Sebelumnya, dalam kesepakatan antara Kemendagri, DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak terkait, pelaksanaan pilkada saat pandemi Covid-19 direncanakan digelar pada 9 Desember 2020 setelah menjalani penundaan.
KPU RI sendiri resmi mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada resmi keluar pada Jumat (12/6) yang menjadi hasil revisi dari PKPU Nomor 15 Tahun 2019.
Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani sebelumya juga mengatakan, kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 adalah anggaran. Terutama untuk melengkapi kebutuhan petugas dalam memenuhi protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020
“Rencananya petugas di lapangan harus mengantongi surat negatif Covid-19. Dan ini tentu butuh anggaran,” kata dia.
Sementara terangnya, sejumlah tahapan yang tertunda yakni verifikasi faktual dukungan bakal calon kepala daerah perseorangan, pemutakhiran data pemilih serta pelantikan PPS dan lainnya melibatkan orang banyak.
“Seluruh tahapan harus mengikuti protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak dan lainnya,” tutupnya. (heu)
