PASAMAN, METRO
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pasaman, menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 Bupati Pasaman. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Fraksi PAN, yang dikomandoi oleh Yulisman, pertanyakan sejumlah program dan kebijakan Pemkab Pasaman pada tahun 2019 lalu. Menurutnya, banyak terjadi pemborosan anggaran, serta program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat miskin.
Salah satunya, ungkap Yulisman, ialah pembangunan Islamic Centre yang telah dibangun pada 2019 lalu hingga kini belum juga di manfaatkan, ini ada apa? Untuk itu, Fraksinya menilai pemerintah terkesan mubazir dan tidak punya perencanaan yang matang.
“Fraksi kami juga meminta jawaban pemerintah, soal bagaimana honor guru mengaji di Pasaman yang kabarnya belum dicairkan sampai saat ini. Seharusnya, honor ini dibagikan saat sebelum lebaran tiba,” beber Yulisman.
Fraksi PAN juga menyoroti kinerja PDAM yang semakin tidak baik. Ini dilihat semakin banyaknya keluhan pelanggan, mulai dari seringnya air mati sampai air bercampur tanah dan tidak layak konsumsi.
“Serta masih banyaknya tunggakan tagihan pelanggan yang belum diselesaikan sehingga tidak satu senpun penyumbang PAD Kabupaten Pasaman,” ujarnya.
Fraksi PAN, kata Yulisman juga mempermasalahkan hal lainnya kepada pemerintah setempat. Diantaranya, soal kepastian hukum serta tindak lanjut Hak Guna Usaha (HGU) Ruko di lapangan PSL atau di depan kantor Bank Nagari yang telah lama habis.
Selanjutnya pemanfaatan bantuan pemerintah pusat terhadap tindak lanjut dari diberikannya penghargaan sebagai penghasil kakao terbaik dari Belanda berupa bantuan mesin pengolah coklat yang sampai saat ini tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Seterusnya, rencana rehab kolam renang dibelakang kantor PDAM Pasaman yang tak kunjung terlaksana dan belum ada kepastian. Sebagai sarana olah raga bagi masyarakat dan murid sekolah di Pasaman, bagaimana tindaklanjutnya.
Perlunya peremajaan pohon dipinggir jalan Rimbo Panti. Pemkab Pasaman diminta, agar berkoordinasi dengan instansi terkait, bagaimana caranya agar penebangan pohon tidak melanggar Undang-Undang. Sebab sudah banyak yang menjadi korban harta dan nyawa.
Pemkab Pasaman juga diminta secepatnya menganggarkan dana BPJS Kesehatan untuk masyarakat Pasaman. Sebab ribuan warga kurang mampu di daerah itu terancam tidak bisa lagi mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
“Penyebabnya adalah, kartu BPJS Kesehatan mereka tidak aktif lagi aktif sejak awal Mei 2020. Ini tanggung jawab Pemda untuk dicarikan penyelesaiannya,” katanya.
Fraksi PAN, juga mendesak pihak Pemda segera menertiban IMB di jalan by pass, dan dilakukan pemasangan daerah milik jalan (DMJ), penambahan jaringan WIFI di daerah blank spot (terisolir) dan memperbaiki lampu jalan dalam kota Lubuk Sikaping yang sering mati di waktu malam hari.
Terakhir, kata dia, Fraksi PAN juga meminta agar disegerakan percepatan pemekaran nagari. Dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini.
“Kami juga meminta kepada Pemda agar menjelaskan hasil audit dana BAZ tahun 2019. Dan bagaimana penjelasannya,” pungkas Yulisman. (cr6)
