AIAPACAH, METRO
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani dan Ketua Fraksi Gerindra Kota Padang Mastilizal Aye melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Potong Hewan (RPH) Aiapacah, Kecamatan Kototangah, Minggu (14/6).
Kunjungan diam-diam tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat, bahwasanya tempat pemotongan hewan milik Pemko Padang ini berdampak buruk kepada masyarakat sekitar. Seperti tidak berfungsinya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Kemudian, juga ada dari limbah kotoran sapi yang dihasilkan oleh RPH yang berdampak buruk kepada masyarakat sekitar. Seperti, bau yang menyengat, air sumur yang tercemar akibat dampak limbah RPH yang membuat warga terjangkit penyakit kulit.
Dari pantauan POSMETRO di lapangan kemarin, sidak petinggi DPRD Kota Padang itu dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB. Syafrial Kani dan Mastilizal Aye meradang melihat semrawutnya IPAL yang dimiliki RPH Pemko Padang. Hal ini sesuai dengan yang dikeluhkan masyarakat.
Ketua DRPD Padang, Syafrial Kani mengatakan, dalam temuan di lapangan ditemukan IPAL yang dimiliki RPH tidak berfungsi, sehingga limbah tersebut berdampak kepada warga sekitar. “Setelah mendapat laporan, kami meninjau dan melihat sendiri memang benar limbah RPH seperti pengelolaan IPAL yang dimiliki rumah potong hewan ini tidak berfungsi, sehingga hal tersebut berdampak serius terhadap warga sekitar RPH,” ujar Syafrial.
Ia menambahkan, dirinya telah melihat sendiri Pemko tidak serius dan peduli dengan dampak limbah yang dihasilkan oleh RPH. “Tidak hanya temuan berupa IPAL yang tidak berfungs, kami juga melihat Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang telah selesai dibangun pihak ketiga yang memakai tanah Pemko, tidak ada berkoordinasi dengan DPRD. Hal ini sangat disayangkan,” terangnya.
Ketua Fraksi Gerindra Kota Padang, Mastilizal Aye menambahkan, pendirian RPA yang dibangun pihak ketiga harus jelas statusnya. “Sampai kapan aset ini bisa dimiliki Pemko? Jangan sampai RPA sepanjang masa dimiliki pihak ketiga. Harus jelas perjanjian-perjanjiannya. Hingga saat ini, Pemko tidak ada koordinasi dengan DPRD,” tegasnya.
Tidak itu saja, terkait laporan masyarakat terkait IPAL RPH terang Aye, Senin (15/6) DPRD memanggil pihak yang terkait untuk menjelaskan dampak IPAL yang dihasilkan RPH telah meresahkan warga. DPRD akan memanggil OPD terkait dengan tidak beresnya IPAL yang dimiliki sehingga meresahkan masyarakat.
“Kita melihat adanya limbah kotoran sesuai yang dikeluhkan warga sejak berdiri RPH ini. Air sumur tercemar dan membuat warga terjangkit penyakit kulit. Di samping juga dampak polusi udaranya. Sedangkan menyangkut RPA juga kami pertanyakan seperti izin dan tata kelola,” sebut Aye.
Sementara, warga sekitar Tedy Adianto (52), menuturkan dampak RPH membuat dirinya sekeluarga menderita penyakit kulit seperti gatal-gatal yang berbekas. “Kami sekeluarga di rumah ada sembilan orang yang merasakan gatal-gatal.
Semenjak sapi diternakkan di sini, kami merasakan dampaknya dikarenakan masih menggunakan air sumur yang tercemar limbah RPH ini,” ungkapnya.
Tokoh masyarakat Aiapacah, Arifin Musa berharap agar dalam mengelola limbah ini tidak merugikan masyarakat. Saat ini masyarakat merasakan udara yang menyengat ditambah limbah kotoran yang juga membuat sumur tercemar.
Sementara, selang beberapa jam kemudian, Kepala Dinas Kepala Pertanian Syahrial Kamat datang tergopoh-gopoh ke lokasi Unit Pelayanan Teknis Rumah Pemotongan Hewan (UPT RPH) ketika mengetahui sidak yang dilakukan pimpinan DPRD Padang itu.
Sebagai penanggung jawab, kondisi IPAL yang tersumbat segera dibereskan. “Kita segera benahi IPAL yang bermasalah ini. Semenjak peralihan kadis yang lama dengan kadis baru, yaitu sejak saya dilantik Desember lalu, telah kami perbaiki IPAL yang tersumbat itu. Seperti menguras kotoran padat yang ada di dalam IPAL. Sebelumnya tidak pernah dikuras,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya secara bertahap akan membenahi persoalan ini. Sebelumnya tidak ada listriknya, sehingga membuat IPAL terbengkalai. Ke depannya, RPH ini akan direncanakan dibuat RPH edukasi bagi anak-anak termasuk akan ada nanti UPTD pembibitan ternak dan Puskeswan. “Kita telah kita anggarkan, namun karena Covid-19 ini tertunda. Kemungkinan 2021 akan dianggarkan.” katanya.
Sedangkan menyangkut RPA yang dibangun Koperasi Konsumen Saudagar Minang Raya di komplek RPH Aiapacah, terang Syafrial Kamat, selama ini daging ayam didatangkan dari Medan dan Pekanbaru. Dengan RPA ini, ayam lokal dan dari daerah bisa dipotong di tempat tersebut. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan ayam potong baik di Sumbar maupun di luar Sumbar. (cr1)
