Ketua DPC PPP Padang Maidestal Hari Mahesa memberikan sambutan saat Muscab.
PRAMUKA, METRO–DPC PPP menggelar musyawarah cabang (Muscab) Rabu (19/10) di Kantor LKKS Sumbar Jalan Pramuka. Muscab digelar untuk menindaklanjuti arahan DPP PPP dan DPW PPP Sumbar yang telah mengeluarkan SK No. 04/SK/DPW/C/X/2016 yang ditandatangani Ketua DPW Sumbar Hariadi dan Sekretaris Syafril Huda. SK menyatakan kepengurusan DPC PPP Padang periode 2010-2015 sudah habis masa jabatannya.
Dalam SK itu, poin pertama dinyatakan Ketua DPC PPP Padang Irwan Fikri dan Sekretaris Mahyuddin diberhentikan, selanjutnya pada point kedua mengangkat Maidestal Hari Mahesa sebagai Ketua dan Andri Yusran sebagai sekretaris. Ketua dan sekretaris selanjutnya diamanahkan menyelenggarakan Muscab untuk suksesi kepemimpinan periode 2016-2021.
Muscab VIII DPC PPP Kota Padang dihadiri Wali Kota Padang, pengurus DPP PPP, DPW PPP Sumbar, Pengurus DPC PPP dan seluruh pengurus anak cabang (PAC) PPP se-Kota Padang, kader, simpatisan serta organisasi sayap PPP.
Ketua Muscab, Zainul Arifin menyampaikan, muscab harusnya dilaksanakan sebelum bulan September. ”Alhamdulillah, kegiatan ini akhirnya terlaksana,” ujar Zainul.
Ketua DPW PPP Sumbar Hariadi menuturkan, setelah terbentuknya kepengurusan, berharap agar selalu menjalin hubungan yang baik dan bersatu antarsesama anggota partai pada khususnya, untuk menuju pemilu 2019 mendatang.
”Pelaksanaan muscab ini pada tahun lalu juga sudah dilaksanakan, setelah terjadi keributan-keributan dan masalah, maka kembali dilaksanakan. Suksesnya muscab kali juga untuk mengevaluasi, agar kesalahan-kesalahan pada tahun sebelumnya tidak terulang,” kata Hariadi.
Hariadi menyebut, menjelang pileg, siapa pun yang terpilih sebagi ketua, diharapkan bekerja maksimal. ”Bagaimana caranya PPP ini, khususnya di Kota Padang, memiliki banyak suara di hati rakyat. PPP menargetkan untuk tiga besar Pileg, jadi untuk Padang juga harus tiga besar,” ujar Hariadi lagi.
Wakil Wali Kota Padang Emzalmi menyebut, pemko selalu meningkatkan kerja sama pemerintahan dengan partai-partai yang ada. Sebab partai memiliki peran penting di pemerintahan, terutama di Kota Padang. Menurutnya, pemerintahan akan selalu memberikan pembinaan kepada partai politik. ”Dengan dilaksanakannya muscab ini, mudah-mudahan terbentuk kepengurusan yang amanah untuk periode 5 tahun ke depan,” tungkas Emzalmi.
Perwakilan DPP PPP M Iqbal menyebut terharu. Ternyata partai politik masih memiliki peran penting di pemerintahan. ”Kami cuma menekankan, bahwa PPP itu hanya satu yang diakui di pemerintahan, yaitu PPP di bawah naungan Romahurmuziy selaku ketua umum,” katanya.
Ketua DPC PPP Padang Maidestal Hari Mahesa menyebut, DPP melalui DPW, memerintahkan untuk melaksanakan muscab sesegera mungkin dan mengantarkan acara muscab secara baik dan benar. Dan dalam muscab ini akan dilaksanakan pembentukan formatur, dan formatur ini yang akan menetapkan seseorang itu menjadi ketua dan sekretaris.
”Jika memang harus dilaksanakan formatur. Dalam Pentunjuk Pelaksanaan (juklak) juga telah diatur sedemikian rupa. Di antaranya harus melibatkan semua utusan, baik itu tingkat DPP, DPW, DPC (pengurus periode sebelumnya), keterwakilan majelis satu orang, dan satu perwakilan yang telah ditentukan oleh seluruh anak cabang yang ada,” tambahnya.
Maidestal menjelaskan, Muscab yang dilaksanakan akan mengacu pada ketentuan yang ada. “Diharapkan, dengan terselenggaranya Muscab ini. Selanjutnya akan menyusun program kerja partai untuk ke depannya. Kemudian mensukseskan pemilu 2019 yang akan datang. Penting lagi, setelah muscab akan bergerak membentuk PAC di Kecamatan yang ada, lantaran sesuai arahan DPP PPP, September seluruh PAC harus sudah terbentuk dan terpilih ketuanya,” tutupnya.
Muscab yang digelar hari itu berjalan baik dan lancar. Dari sejumlah nama yang mengapung untuk menjadi anggota formatur, mengerucut kepada lima nama saja. Mereka adalah Maidestal Hari Mahesa, Fri Fatria SSos, H M Ibrahim, dan perwakilan dari DPW PPP Sumbar, serta perwakilan dari DPP PPP M Iqbal. Maidestal Hari Mahesa ditunjuk sebagai koordinator formatur.
”Kami diamanahkan untuk menyusun kepengurusan, baik ketua, sekretaris dan lainnya dalam waktu 14 hari ke depan,” kata anggota DPRD Padang ini. (b)
