PDGPARIAMAN, METRO
Ketua Forum Wali Nagari Kabupaten Padangpariaman H.Zul Hendrayani, membantah Pemerintah Kabupaten Padangpariaman telah memotong dana nagari. ”Saya selaku Ketua Forum Walinagari Kabupaten Padangpariaman sangat menyayangkan tentang pemberitaan yang tidak jelas dan meresahkan tersebut,” kata H.Zul Hendrayani, kemarin.
Hal ini, tambahnya, menimbulkan image tidak baik di tengah-tengah masyarakat seolah-olah pemerintah kabupaten telah memotong dana nagari. Padahal itu tidak benar.
Ia berharap jangan sampai menayangkan berita hanya berdasarkan opini tanpa data dan fakta. Seharusnya dilakukan cek dan ricek terlebih dahulu sebelum berita diturunkan Kemudian, masalah beredarnya kabar tentang pemotongan dana nagari besar Rp8,3 miliar. Itu tidak benar dana nagari tidak pernah dipotong oleh Pemerintah Kabupaten Padangpariaman
Menurut H Zul, terjadinya pemotongan dana nagari baik ADD maupun ADN karena terbit keputusan bersama tiga kementrian dalam penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia.
Jadi, tidak ada kewewenang Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melakukan pemotongan itu. “Kemudian terkait pemotongan ADN sebesar 10 % karena Dana Alokasi Umum juga dipotong pula 10 % dasar hukumnya jelas merujuk dari keputusan bersama tiga Kementrian tersebut,” ulasnya. Sampai saat ini, jelas H.Zul, 103 tiga nagari di Kabupaten Padangpariaman telah menyalurkan BLT yang bersumber dari Kemntrian Sosial, BLT Pemerintah Propinsi Sumbar dan BLT Desa, dalam waktu dekat juga akan disalurkan BLT yang bersumber dari APBD Padangpariaman.
Simpang Siur BLT, Dana Dikurangi Pusat
Sebelumnya, informasi yang simpang siur beredar ditengah-tengah masyarakat tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) semasa pandemi Covid-19, kemarin, Pemkab Padangpariaman memaparkan bagaimana penyerahakan BLT tersebut.
Hadir Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinSosP3A), Syafriwal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Erman serta Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Armeyn Rangkuti.
“Terkait penyaluran bantuan dampak sosial ekonomi Covid-19 yang terbagi atas Dana Kementerian Sosial, Dana BLT Provinsi, Dana APBD dan Dana Desa diantaranya tiga bantuan telah tersalurkan dan saat ini penyaluran bantuan APBD sedang menunggu proses Ferivikasi dari BPKD, yang nantinya dana tersebut akan disalurkan kepada 5000 KK se-Kabupaten Padangpariaman,” kata Syafriwal.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Disnsos P3A, Mardi, yang mendampingi , menyatakan bahwa seluruh bantuan dampak sosial ekonomi dampak Covid-19 ini hanya mengakomodir 50%-60% masyarakat miskin di masing-masing Nagari, dalam artian tidak semua msayarakat yang menerima bantuan tersebut.
“Untuk transparansi data penerima bantuan belum dapat dilakukan karena saat ini DinsosP3A masih melakukan pengecekan maupun perubahan terhadap data ganda yang sekiranya dilaporkan oleh masyarakat,” katanya. (efa)
