PDGPANJANG, METRO
Terkait isu adanya ASN di Kota Padangpanjang sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), menjadi topik perbincangan masyarakat Padangpanjang. Kepala Dinas Sosial PPKB PPA Padangpanjang Osman Bin Nur menyatakan bantahan keras terkait isu berkambang itu.
“Saya pastikan tidak ada permainan meloloskan PNS untuk bisa menerima BLT di Padangpanjang. Kalau terbukti ada, maka staf yang bermain itu akan saya tindak tegas,” ungkap Osman Bin Nur.
Dia juga mengatakan, bila ada yang menyebut ada permainan oknum, silahkan dibuktikan terlebih dahulu. “Bila benar itu ada terjadi dan bisa dibuktikan, kita sangat mengapresiasi. Berarti telah membantu kerja kami,” lanjutnya.
Disebutkan, penyaluran dana BLT masyarakat terdampak Covid-19, itu sangat berpegang kepada aturan. ”Jika ada PNS yang menerima, maka dia akan kita tagih kembali. Kita minta dia mengembalikannya. Sebab, aturannya sudah jelas, penerima Bansos tidak boleh dari PNS, TNI, Polri, BUMN BUMD,” jelasnya.
Namun, terkait pendataan penerima BLT, ujar Osman, tidak dipungkirinya terjadi kesalahan pendataan di beberapa tempat. Salah satu contoh, adanya KK tertulis Guru dan tidak tertera PNS atau non PNS. Setelah di cek oleh PSM ternyata PNS, maka pihak Dinas Sosial menarik bantuan itu kembali.
“Dari data kami ada 4 PNS yang mengalami seperti ini. Mereka tidak jadi menerima karena diminta mengembalikan lagi,” ungkapnya.
Seluruh data penerima BLT telah terinformasikan dengan detail “by name by address” di laman website :bansos.padangpanjang.go.id . Data tersebut telah melalui proses verifikasi berjenjang. (rmd)
