KUINI, METRO
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, Afriadi mengatakan, pihaknya telah menerima dana pengembalian bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari APBD Padang. Hingga kini, Dinsos sudah menerima dana pengembalian tersebut senilai Rp 4 miliar dari kecamatan-kecamatan.
Afriadi memperkirakan, masih ada sekitar Rp 500 juta lagi yang masih ditunggu dari kecamatan. “Sekarang sudah Rp 4 miliar yang terkumpul. Kemungkinan masih ada lagi, karena saat ini masih ada kecamatan yang belum menyetorkan,” ujar Afriadi, Kamis (11/6).
Afriadi mengungkapkan, adanya dana BLT yang dikembalikan lagi ke Pemko Padang ini dikarenakan adanya masyarakat yang menerima ganda. Seperti, adanya masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima BLT Kemensos atau pemprov, tetapi juga terdata sebagi penerima BLT dari Pemko Padang.
Dana BLT yang dikembalikan ini terangnya, akan masuk ke kas daerah. Mau diapakan lagi dana tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Padang. Terkait dana BLT Pemko Padang tahap II kata Afriadi, masih perlu pembahasan. “Nanti dirapatkan dulu di jajaran Pemko. Kita bahas dulu,” tandas Afriadi lagi.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry mengatakan adanya dana BLT yang dikembalikan ke Dinsos karena data penerimanya ganda, menunjukan sistem yang ada tidak berjalan dengan baik.
“Kita berharap kepada instansi terkait untuk memperbaiki sistem tersebut. Supaya masalah ini tak berlarut-larut terjadinya dan apa yang dikerjakan bisa sinkron,” ujar Azwar.
Selain itu terangnya, jika koordinasi antara OPD tak efektif, Pemko harus menelusuri hingga ke bawah, kenapa bisa terjadi. Jika perlu panggil masing-masingnya. “Wali Kota harus cepat tanggap menangani polemik yang terjadi. Jika perlu berikan sanksi tegas dan bila tak berubah evaluasi pejabatnya,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Padang lainnya, Wismar Pandjaitan menilai perlunya dilakukan pendataan ulang lagi ke warga oleh RT dan RW. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan warga yang menerima merupakan benar-benar kurang mampu.
“RT dan RW harus turun lagi dan menseleksi mana warga yang mampu dan tidak,” ujar kader PDIP ini.
Wismar juga meminta pihak kelurahan untuk lebih teliti bekerja dan mengeluarkan data yang warganya.Seperti telah pindah, meninggal dunia dan lain sebagainya. Sehingga nantinya, data yang didapat di lapangan sudah akurat dan tak ditemui kesalahan lagi.
Disisi lain, Wismar mengharapkan Pemko Padang bisa menyalurkan BLT tahap II jika masih ada. Sehingga warga yang terdampak Covid-19 bisa terbantu dan tidak merasa kecewa.
Sebelumnya, tercatat ada sebanyak 74.126 kepala keluarga (KK) yang menerima BLT dari dana APBD Padang dengan anggaran sekitar Rp44 miliar lebih. Sementara dari bantuan propinsi sebanyak 13.415 KK. Untuk bantuan dari pusat berjumlah 28.594 KK. Total penerima bantuan covid adalah sebanyak 115.594 KK.
Masing-masing mereka akan menerim Rp. 600 ribu selama dua bulan. Untuk bantuan propinsi dan pusat pada tahap pertama akan langsung dibayarkan sebanyak 2 bulan melalui pos Sementara ya g masuk kategori dari APBD Padang akan dibayarkan satu bulan. Dan satu bulan lagi akan dicairkan bulan depan. (tin/ade)
