PDG. PARIAMAN, METRO
Desak Pemerintahan Nagari untuk meminta data penerima bantuan sosial dampak COVID-19, warga Bakuang Korong Duku mendatangi Kantor Wali Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman, Jumat (5/6).
Jon (45) seorang warga Korong Duku, mengatakan, data penerima bantuan sosial khususnya dana desa dibuka secara transparan agar masyarakat mengetahui warga yang mendapatkan bantuan COVID-19.
“Bahkan harusnya pemerintahan nagari harus menempelkan di kantor nagari data-data masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan itulah warga meminta data agar bisa diketahui siapa saja yang menerima bantuan itu. Pasalnya, jika tidak mau mengasihkan data penerima tersebut, tentunya masyarakat bertanya-tanya ada dengan data itu.
Ia menyampaikan, warga Korong Duku sudah dua kali mendatangi kantor nagari, namun alhasil pertemuan ketiganya atas perjanjian perangkat nagari pihaknya hanya mendapatkan data penerima yang ditulis diatas kertas dengan pensil. “Padahal kami menunggu data tersebut sejak pukul 10.00 WIB, dan pukul 14.00 WIB baru dikasih dengan selebaran kertas dengan tulisan pensil itu,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Ayu (40) juga menyampaikan, pada saat pertemuan kedua, Walikorong Duku enggan menyampaikan data terhadap penerima bantuan tersebut. Sementara itu walikorong tetangga secara transparan menyampaikan data penerima bantuan itu.
“Kita tidak minta apa-apa dan juga tidak meminta semua warga harus mendapatnya, namun yang kami minta itu hanya data secara transparan. Kenapa nagari atau desa lain bisa terbuka, bahkan menempelkan dipengumuman dinagari masing-masing,” jalasnya.
Ia menegaskan, jika data tersebut masih belum juga didapatkan, maka warga setempat akan mendatangi kantor nagari lagi. Bisa saja lebih banyak dari sebelumnya.
Sementara itu, Walinagari Kasang, Damanhuri saat dikonfirmasi melalui via telepon, pihaknya membenarkan adanya protes dari beberapa orang warga Bakuang Korong Duku yang menuntut data penerima bantuan tersebut.
Ia mengatakan, bantuan COVID-19 ada empat macam yang bersumber dari pemerintah, diantaranya, dari Kemensos, Provinsi, Kabupaten, dan Dana Desa atau Dana Nagari.
“Bantuan dari Kemensos datanya sudah turun kami tidak tahu sama sekali setelah turun baru kami lacak data siapa yang keluar yang kedua dana dari propinsi dapat 159 KK di bagi kan 10 korong dapat 15 KK Per Korong, yang ketiga bantuan dari kabupaten sampai saat ini kami belum menerima dana tersebut serta bantuan dana desa ada 163 KK dapat 16 KK per korong nya, itu pun ada ketentuan dari pusat dan tidak bisa kami memberikan nya sembarangan saja, ditambah lagi data bisa berubah antara yang dikirimkan dengan data yang turun ,” pungkasnya.
Kemudian, kata Damanhuri, mengenai data yang didesak warga tersebut pihaknya tidak memberikan semuanya karena itu tidak ada kewenangannya. Namun untuk data penerima di korong tersebut sudah diberikan dengan selebaran kertas. (z)
