PDGPARIAMAN, METRO
Sang lakon, sapu besih seluruh kasus hukum di lingkungan Pemkab Padangpariaman. Rifki Monriza sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padangpariaman menyatakan banyak kasus yang telah diselesaikan selama ia menjabat.
Diantaranya pada tahun 2020 saja sudah 10 kasus gugatan perdata dan tata usaha negara yang ditangani sebagai kuasa hukum Bupati Padangpariaman.
Dimana dalam penanganan kasus tersebut juga didampingi oleh Kasubag dan staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padangpariaman.
“Dari 10 kasus tersebut 4 kasus yang sudah inkracht dan alhamdulilah semuanya dapat dimenangkan dengan artian dari gugatan yang diajukan tidak dapat diterima dalam putusan hakim yakni, dua kasus Perdata dan dua kasus Tata Usaha Negara.
Sementara itu 6 kasus perdata masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Pariaman dengan agenda jawaban tergugat.
Menurutnya bekerja di Bagian Hukum memang terkenal dengan orang yang tegang dan kalem, hal ini mungkin disebabkan karna irama dan ritme pekerjaan yang cukup menantang dan dinamis seperti tupoksi untuk bantuan hukum karena dari gugatan yang masuk kasusnya berbeda dan bervariasi, sehingga membutuhkan analisa yang tajam dan tentunya penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Tupoksi perundang-undangan juga menantang, dimana tugas bagian hukum adalah melakukan koreksi dan analisa legal drafting terhadap regulasi yang diajukan oleh setiap OPD, baik itu berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Surat Keputusan Bupati, tugas bagian hukum dalam hal ini melakukan kajian terhadap regulasi yang diajukan dengan menganalisa dari peraturan perundang-undangan diatasnya,” jelasnya
Ia juga menambahkan Inovasi yang dilahirkan oleh Bagian Hukum mulai akhir tahun kemaren juga membuka layanan dengan nama LAKONKU PAPA (Layanan Konsultasi Hukum Padangpariaman) dimana pojok layanan ini dapat menjadi wadah konsultasi bagi seluruh ASN dan perangkat nagari serta masyarakat dalam mencari solusi permasalahan hukum.
“Kendala yang dihadapi saat ini yakninya masalah Sumber Daya Manusia, kekurangan staf dan kemampuan dari ASN itu sendiri yang memang harus selalu diupgrade dalam memahami peraturan ditingkat pusat yang selalu berkembang sehingga membuat kami agak kewalahan dalam menjalankan pekerjaan tersebut,” tuturnya.(efa)
