PADANG, METRO
Masyarakat yang bermukim di sekitar RSUD dr Rasidin Padang resah pascaRSUD tersebut dijadikan pusat karantina Covid-19 sejak, sejak 1 April kemarin. Masyarakat Kurao Kapalo Banda Sungai Sapih protes tehadap Pemko Padang soal kebijakan tersebut tanpa memperhatikan masyarakat di lingkungan RSUD tersebut.
Maka untuk itu masyarakat di lingkungan RSUD dr Rasidin itu meminta pemko meninjau ulang kembali kebijakan tesebut. Karena bisa bedampak wabah Virus Cina tesebut terhadap warga lingkungan lingkungan RSUD dr Rasidin tersebut.
“Celakanya, akses pelayan kesehatan terhadap pasien umum dilimpahkan ke RSUP M Djamil Padang. Perpindahan pelayan pasien umum ke M Djamil Padang ini akan menyulitkan warga Sungai Sapih dalam menjangkaunya secara ekonomi,” ujar anggota DPRD Padang Jafar didampingi Ketua Pemuda Kurao Kapalo Banda Sungai Sapih Kuranji, Darman Ml Taman Cahayo, Minggu (5/4).
Jafar menambahkan, perpindahan pelayanan berobat warga ke M Djamil Padang tentu dikeluhkan arga Sungai Sapih Kuranji umumnya. Selain dampak ongkos secara ekonomi, juga kesulitan bagi pasien yang melakukan control ke RSUD. Sebab, secara rekam medis mereka berada di RSUD.
Terutama akan memberatkan warga sekitar dalam hal ekonomi dalam akses ekonomi. Kenapa tidak, dalam ancaman wabah virus Cina ini tentu membuat ekonomi masyarakat menengah ke bawah menjadi sulit.
Bayangkan, jika ada warga berobat ke M Djamil Padang sudah memberatkan mereka dalam urusan biaya pulang pergi ke kawasan Jati Kecamatan Padang Timur sana. Kemudian, masalah lainya, dengan ada RSUD dr Rasidin itu juga membantu warga sekitar menambah prekonomian mereka dalam berjualan. Tentu dengan kebijakan Karantina Covid-19 itu masyarakat keluarga pasien umum tidak ada lagi mengunjungi RSUD tersebut.
“Selain itu dengan dipusatkan Karantina Covid-19 di sana sangat meresahkan masyarakat sekitar karena takut kena imbasnya,” ujar Jafar.
Untuk itu warga telah melayangkan surat keberatan kepada Pemko Padang, yang item per-item cukup keberatan dengan kebijakan tersebut. Selain itu juga meresahkan warga, karena pasien umum tidak bisa akses dan berdampak ekonomis bagi masyarakat. “Surat keberatan tertanggal 2 April 2020 itu sudah dilayangkan Dinkes Padang, BPBD Padang dan Direktur RSUD dr Rasidin Padang,” ujar Darman.
Selain itu beberapa perwakilan masyarakat Kapalo Kurao Banda Sungai Sapih telah mendatangi Walikota Padang Mahyeldi, Jumat (3/4). Dalam kesempatan itu Mahyeldi berjanji akan mencarikan solusinya dalam waktu dekat ini.” Kita akan mencarikan solusinya dalam waktu dekat ini,” ujar Walikota.
Beberapa wakil warga Kurao Kapalo Banda yang mendrangi Walikota, Ketua Pemuda Kurao Kapalo Banda Darman Ml Taman Cahayo, Ketua RT 02 RW 05 Sungai Sapih Afrizal dan anggota DPRD Padang Jafar.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengatakan RSUD Rasidin tidak layaksebagai rumah sakit rujukan karena banyak sarana dan pra sarana yang masih kurang.
“ Kita melihat pasien masih bercampur-campur, APD tak lengkap, alat penghisap udara tak ada dan lain sebagainya. Kita meminta pemko mengkaji ulang penerapannya, agar pasien bisa terlayani maksimal dan RSUD cocok jadi rujukan Covid 19,” ujar kader Gerindra itu.
Katanya, sebagusnya pasien di pindahkan ke satu tempat RS saja, supaya pasien yang terindikasi virus corona bisa dilayani dengan maksimal dan penyebaran covid 19 ke pasien lain tak terjadi. “ Jika tak mampu mengapa harus di paksakan,” paparnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Barlius mengatakan saat ini memang APD terbatas dan BPBD telah anggarkan Rp500 juta lebih untuk pengadaannya. Ini agar warga yang datang bisa terlayani dan kekurangan tak terjadi.(boy/ade)
