DHARMASRAYA, METRO
Sekretaris Komisi V DPRD Propinsi Sumbar, Syahrul Furqan yang juga anggota fraksi PAN meninjau lanslgsung posko pengamanan gugus tugas Covid-19 Dharmasrayayang berada di daerah perbatasan Sumbar Jambi tepatnya Kecamatan Sungai Rumbai, Rabu (1/4).
Dalam kunjungan ini, Syahrul Furqan yang juga anggota fraksi PAN DPRD Sumbar tersebut memberikan bantuan kepada Petugas Tim Gugus Penanganan Covid-19. Syahrul Furqan mengatakan bahwa kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi saat ini, apalagi wabah Covid -19 yang telah menjadi pendemi global telah melanda Sumbar.
“Hingga hari ini diketahui telah ada 12 orang warga Sumbar yang positif. Untuk itu perlu kirranya kita mengerahkan segala daya dan upaya serta kita harus cepat respon tentang peristiwa ini,” jelasnya Mantan Anggota DPRD Dharmasraya dua periode tersebut.
Ia mengatakan, pada kesempatan ini kami memberikan sedikit bantuan kepada petugas posko pengamanan gugus tugas, Covid-19yang bertugas di perbatasan. “Kita berikan hand sanitizer dari IKA FKM Universitas Andalas (Unand). Ada juga minuman kaleng serta buah buahan untuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan Penanganan Covid-19,” kata Syahrul Furqan yang juga Pembina IKA FKM Unand.
Kita berharap kepada semua petugas agar menjaga kesehatan dan tetap jaga jarak aman saat menjalankan tugas. “Kita berdoa semoga wabah Covid-19cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala,” harapnya
Syahrul Furqan menyebutkan bahwa anggota DPRD Propinsi Sumbar bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berulang kali rapat bersama terkait persoalan wabah Covid-19 ini. “Kita mendukung apa apa yang menjadi kebutuhan pemprov Sumbar untuk menangani persoalan covid19 ini, baik alokasi anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) serta anggaran kebutuhan anggota Tim Gusus penangan Covid-19, baik yang berada di rumah sakit atau di posko daerah perbatasan,” jelasnya
Namun begitu, kita juga meminta agar Tim Gugus Tugas Penanggulangan Penanganan Covid-19Pemprov Sumbar dan juga di kabupaten/kota, jangan pelit data, kita butuh data transparan dan data tersebut perlu diungkap, terutama asal wilayah, termasuk hingga domisili tinggalnya. “Transparansi data sangat penting, malah kalau disembunyikan masyarakat jadi tidak waspada, dan kasus bisa melonjak,” tegas Ketua Umum PMI Dharmasraya tersebut. (g)
