Untuk penanganan penyebaran wabah Virus Corona di Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Pemerintah kabupaten setempat menyiapkan anggaran awal untuk penangananan penyebaran wabah di daerah itu sebesar Rp12 miliar dari pemotongan berbagai anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.
“Tahap awal ini kami menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk melawan penyebaran wabah Corona, di mana dana itu diambilkan dari APBD kabupaten. Nantinya akan kami tambah lagi dari beberapa pos anggaran yang bisa diambil,” ujar Plt Bupati Solsel, H Abdul Rahman di sela-sela peninjauan kesiapan RSUD daerah itu menangani wabah Coeona ini, Selasa (31/3).
Dijelaskan, beberapa pos anggaran lagi yang dimungkinkan untuk penambahan anggaran untuk melawan penyebaran virus ini seperti, dari sisa anggaran Pilkada yang diundur menjadi tahun depan, anggaran Tour de Singkarak (TdS), serta anggaran lainnya.
Dimana kata Rahman, dalam waktu dekat, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai keperluan yaitu, penyediaan tambahan Alat Pelindung Diri (APD) dalam jumlah banyak, untuk insentif para tenaga medis, tambahan beberapa peralatan medis, penyiapan tempat, dan kebutuhan lain untuk melawan virus corona.
“Untuk APD lengkap, kita akan cadangkan hingga 5000 set dengan dana hingga Rp 5 miliar. Hal ini penting untuk memberikan kenyamanan kepada tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita,” ungkap Rahman.
Menurutnya, untuk saat ini kita sudah mencadangkan APD sebanyak 88 unit di RSUD, 50 unit di Dinas Kesehatan, serta beberapa unit lagi juga kita siapkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Plt Bupati mengingatkan, bahwa dalam penggunaan anggaran kebencananaan ini, agar selalu berhati-hati dalam penggunaannya. Walaupun pemerintah pusat sudah menjanjikan untuk memberikan kemudahan dalam pengadaan ini, namun itu semua akan tetap diawasi oleh pihak terkait.
“Saya tegaskan untuk berhati-hati dalam penggunaan anggaran kebencanaan, Jangan sekali-kali berfikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang berujung dengan masalah hukum. Jalani saja prosesnya, tanpa ada unsur-unsur mark up dan sebagainya. Ancaman hukumannya seumur hidup. Bahkan saya usulkan bisa saja dihukum mati jika coba-coba bermain dengan anggaran ini,” kata Rahman. (afr)
