Komisi IV DPRD Sumbar menyorot standar operasi prosedur (SOP) keselamatan dan keamanan lingkungan dalam aktivitas penambangan. Pasalnya komisi yang membidangi pembangunan masih melihat dan menemukan perusahaan tambang yang lalai dalam SOP ini.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Sumbar Rico Alviano. Komisi IV sudah melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan tambang yang ada di Sumbar. Komisi ini mendapatkan informasi kalau ada dua orang pekerja tambang di perusahaan tersebut meninggal karena kecelakaan kerja.
“Keselamatan pekerja dan menjaga lingkungan harus menjadi yang terdepan dalam aktivitas pertambangan,” kata Rico Alviano.
Dia menyebutkan komisi IV minta dinas dan lembaga terkait melakukan evaluasi dan peningkatan pengawasan. Selama ini salah satu kelemahan dalam pengawasan adalah kurangnya anggaran pada pengawas dan inspektur tambang di Dinas ESDM. Seperti tahun ini, anggaran pengawasan tambang hanya Rp 190 juta. Jumlah pengawas inspektur tambang berjumlah 23 orang dan jumlah SIUP sebanyak 300 izin.
“Salah satu upaya yang akan kita lakukan adalah penambahan anggaran pengawasan. Pasalnya peran pengawasan sangat menentukan dalam keselamatan dalam proses penambangan. Ini menjadi skala prioritas kami nantinya di DPRD,” katanya.
Setelah melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi tambang dan perkebunan, DPRD Sumbar meminta agar dilakukan evaluasi izin tambang. Baik yang telah diterbitkan maupun yang sedang dalam proses.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebutkan, dirinya juga sudah melakukan peninjauan ke lokasi tambang di Limapuluh Kota. DPRD akan mendalami persoalan izin pertambangan dan perkebunan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Sementara DPRD membahas persoalan, pemerintah provinsi diminta untuk menunda proses perizinan usaha pertambangan untuk sementara waktu.
Supardi memaparkan, tindakan itu diambil DPRD untuk memastikan apakah seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Sumatera Barat beraktivitas sesuai dengan dokumen perizinan yang dikantongi. “DPRD akan mendalami persoalan ini dan untuk sementara waktu pemerintah provinsi diminta untuk menunda dulu proses penerbitan izin, baik izin baru maupun perpanjangan,” kata Supardi.
Ia menyebutkan, belum bisa memastikan bencana alam seperti banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu akibat aktivitas pertambangan. Namun, dia memastikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ikut berkontribusi memicu bencana banjir dan longsor.
Katanya, akhir-akhir ini bencana banjir dan longsor semakin sering terjadi. Meski tidak bisa seluruhnya dikatakan sebagai dampak dari aktivitas pertambangan namun tidak dipungkiri kerusakan lingkungan akibat pertambangan berkontribusi memicu bencana banjir dan longsor.
Supardi menegaskan, DPRD mengambil langkah tersebut bukan berarti tidak mendukung investasi. Namun dia menekankan, langkah itu merupakan upaya penertiban agar seluruh usaha pertambangan yang berlangsung di Sumatera Barat melakukan aktivitas sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku.
“Agar tidak terjadi aktivitas pertambangan berizin tapi melakukan penambangan ke luar dari area yang diberikan izin. Atau adanya aktivitas penambangan ilegal, termasuk kegiatan penambangan yang sudah dilakukan meskipun dokumen perizinannya belum lengkap. Persoalan seperti ini yang harus diperjelas,” ulasnya.
Supardi mengungkapkan, DPRD melalui komisi telah melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pertambangan. Dari kunjungan tersebut, DPRD berkesimpulan bahwa masih banyak yang tidak sesuai ketentuan. Baik dari segi administrasi perizinan maupun dalam operasional penambangan.
Temuan tersebut antara lain ada perusahaan pertambangan yang belum lengkap dokumen perizinan. Ada aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan areal Izin Usaha Penambangan (IUP). Bahkan ada izin lahan penambangan yang di tengahnya terdapat permukiman penduduk dan berbagai persoalan lainnya. Persoalan-persoalan seperti ini harus didalami dulu di DPRD, baik untuk perusahaan pertambangan yang sudah lama beroperasi, maupun yang baru.
Terkait perkebunan, Supardi menjelaskan juga akan didalami apakah lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan. Apakah lahan yang digarap tidak sampai ke kawasan hutan lindung, serta apakah porsi pembagian lahan inti dan plasma sesuai dengan aturan.
DPRD akan memanggil stakeholders terkait di pemerintah provinsi untuk meminta penjelasan. Selain itu, dalam pendalaman nanti, juga akan merangkul elemen masyarakat seperti aktifis lingkungan dan pihak – pihak yang berkompeten terkait persoalan tersebut.
“Semua ini harus jelas sehingga ke depan, tercipta iklim investasi yang sehat, tertib adminstrasi serta patuh kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ini akan dibahas oleh DPRD secara efektif dan tidak memakan waktu lama agar tidak mengganggu investasi,” tutupnya.
Anggota Komisi IV Rico Alfiano menyampaikan komisi telah melakukan kunjungan kesejumlah perusahaan tambang. Disebutkannya izin tambang sejumlah perusahaan harus diperjelas kembali. Jangan sampai merugikan masyarakat.
“Kita juga bertemu dengan masyarakat disekitar tambang. Ada yang merasa cemas dengan aktivitas tambang itu. Bahkan dilaporkan izin perusahaan itu tak sesuai dengan peruntukannya,” katanya. (*)
