PADANG, METRO
Pemprov Sumbar akan mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengusulkan pengurangan frekuensi penerbangan dari dan ke Sumbar. Upaya ini merupakan salah satu langkah Pemprov Sumbar untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Sumbar.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, surat yang ditujukan ke Kemenhub tersebut, meminta pengurangan frekuensi penerbangan. Surat ini menindaklanjuti perkembangan yang terjadi, di mana kemarin terjadi peningkatan penerbangan masuk ke Sumbar melalui BIM. Bahkan ditambah menjadi empat penerbangan dari yang biasa.
Nasrul Abit mengatakan, jika saat ini baru sekedar meminta pengurangan frekuensi penerbangan. Namun jika seandainya perkembangan kondisi makin banyak yang masuk ke Sumbar melalui BIM, maka Pemprov Sumbar akan meminta kepada Kemenhub untuk menutup seluruh penerbangan melalui BIM.
“Sampai saat ini Sumbar masih aman. Justru jangan ada orang luar dari daerah terjangkit virus masuk ke Sumbar. Itu yang lebih aman. Di Sumbar, siswa sekolah sudah belajar di rumah. PNS sudah bekerja di rumah. Imbauan kita kepada perantau untuk jangan kembali ke kampung halaman, agar direspon lah oleh perantau,” harap Nasrul Abit usai rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, Rabu (25/3) di BPBD Sumbar.
Menurut Nasrul Abit, Pemprov Sumbar menilai DKI Jakarta saat ini merupakan salah satu tempat yang terdapat banyak kasus positif Covid-19. Tentu, jangan pula dari daerah yang terkena virus ini masuk ke daerah yang masih aman.
“Itu harapan kita. Mudah-mudahan bisa dikabulkan. Lockdown tidak, kalau lockdown kan di rumah itu. Pesawat dulu, karena banyak penumpang yang dari luar kan dari daerah-daerah yang terjangkit itu,” ujar Nasrul Abit.
Perbatasan
Dikawal Ketat
Selain mengupayakan penutupan sementara waktu akses masuk ke Sumbar melalui jalur udara, Pemprov Sumbar juga sudah mengupayakan memperketat akses masuk jalur darat.
Seluruh pintu masuk di wilayah perbatasan diawasi dan dijaga ketat. Seluruh bupati dan walikota yang wilayahnya berbatasan dengan provinsi lain, supaya melakukan pemeriksaan ketat di jalur darat. “Kita minta para bupati dan walikota untuk memperketat perbatasan. Memang harus bekerja berat untuk memeriksa semua orang yang masuk sebagai antisipasi,” Nasrul Abit.
Sementara, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, untuk pengawasan di wilayah perbatasan Sumbar, dirinya sudah menginstruksikan seluruh Kapolres untuk bersama Pemkab dan Pemko mengawasi lalu lintas keluar masuknya orang di perbatasan.
“Bersama Dinas Kesehatan Sumbar maupun kabupaten kota, nantinya kita deteksi suhu tubuh orang yang keluar masuk Sumbar melalui perbatasan. Bagi yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat langsung masukkan dalam daftar orang dalam pantauan (ODP),” tegasnya.
Meski alat pelindung diri (APD) personel yang bertugas di wilayah perbatasan sangat terbatas, namun dalam menjalankan tugasnya nanti, personel polisi melaksanakan social distancing, yakni dengan menjaga jarak.
“Personel kita terapkan social distancing dalam melaksanakan tugas nantinya, karenaAPD sangat terbatas. Kita berharap agar APD yang dikirimkan pemerintah pusat ke Pemprov Sumbar agar didistribusikan ke kita juga nantinya,” harapnya.
Sekedar diketahui, hingga saat ini di Sumbar masih belum ditemukan satupun kasus positif Covid-19. Berdasarkan data pantauan terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Provinsi Sumbar tercatat, Rabu, (25/3) sebanyak 616 warga Sumbar yang masuk dalam Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Kemudian 29 orang tercatat sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Jumlah yang sudah diperiksa sebanyak 42 orang. Sedangkan dalam pemeriksaan sebanyak 29 orang dan yang negatif sebanyak 13 orang. (fan)
