Oleh : Reviandi
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya menyerah karena pandemik corona atau covid-19 semakin meruyak. Namun, soal jadwal pencoblosan 23 September 2020 masih tetap dan belum diubah. Artinya, Pilkada masih tetap akan berlangsung di tengah wabah yang belum tahu kemana ujungnya ini.
Langkah penundaan tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU. Ruang lingkup penundaan meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Artinya, seabreg poin ditunda oleh KPU untuk mengikuti anjuran pemerintah soal social distancing atau isolasi mandiri. Karena, banyak tahapan yang sedang berlangsung akan melibatkan masyarakat banyak dan interaksi antara petugas dengan calon pemilih. Seperti verifikasi faktual calon perseorangan yang mengharuskan petugas mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan dukungan mereka untuk pasangan calon yang memiliki KTP sampai tanda tangan mereka.
Tak mungkin dilanjutkan rasanya andai tahapan ini tanpa adanya interaksi dua belah pihak. Jangan sampai, dukungan itu tanpa terverifikasi dengan baik. Yang menjadikan legalitas calon nonpartai ini kurang mantap. Maka sebaiknya memang diundur sampai waktunya tiba dan masalah corona ini mereda. Namun apakah akan membuat masa pendaftaran calon — baik perseorangan atau partai akan ditunda, belum ada kepastian. Bisa saja KPU mengeluarkan surat baru penundaan pendaftaran andai virus terus berkembang.
Coklit pemilih juga membutuhkan petugas yang benar-benar paham calon pemilih. Tak mungkin rasanya membiarkan petugas bekerja di tengah maraknya virus mematikan ini. Bisa-bisa petugas akan bekerja menantang maut dan bisa berdampak lebih buruk dari meninggalnya 600-an petugas TPS pada Pileg 2019. Atau, akan lahir pemilih-aneh, dari ganta sampai orang yang telah meninggal masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Pelantikan KPPS mungkin masih bisa menjadi pertimbangan untuk tetap dilanjutkan atau ditunda juga. Karena, kalau dilanjutkan tetap akan melibatkan banyak orang untuk pelantikan dan sosialisasi-sosialisasi pekerjaannya. Kalaupun dilakukan, sebaiknya melalui sistem online dan diumumkan saja. Tak perlu sebenarnya seremonial pelantikan-pelantikan ini. Cukup memastikan siapa yang akan mengurus Pilkada ini berjalan aman di tengah pandemi yang belum terkendali.
KPU juga harus tetap menyosialisasikan tahapan yang tetap berlanjut atau ditunda. Perhatian publik terhadap Pilkada serentak saat ini sudah tak fokus lagi. Banyak yang lebih suka dengan informasi terkini terkait corona. Apalagi proses Pilkada ini sebenarnya berlanjut cukup panjang dan dapat dianggap lambat dan bertele-tele. Belum lagi soal DPT tambahan, orang yang tak terima C6 atau undangan ke TPS dan lainnya.
Kini, KPU sudah mau mengalah untuk menunda sejumlah tahapan Pilkada. Artinya, ada kesempatan untuk Pemda yang belum memastikan anggaran Pilkada untuk memastikannya lagi. Jangan sampai, anggaran Pilkada tak ada, saat KPU masuk gelanggang lagi dan mengebut tahapan yang sempat tertunda. Karena, untuk menunda pencoblosan, sepertinya belum menjadi opsi bagi semua pihak. Baik KPU atau DPR dan DPRD yang notabenenya adalah perwakilan partai politik.
Kepada para kandidat yang sudah menyiapkan anggaran maksimal untuk bertarung, sebenarnya inilah waktunya untuk mengabdi lebih cepat. Karena masyarakat yang was-was kini menunggu pembagian masker dan hand sanitizer. Petugas medis menunggu alat pelindung diri (APD) saat bertugas membantu korban corona. Mainkanlah sedikit peran untuk membantu membagi-bagikan kebutuhan itu kepada masyarakat dan paramedis. Dibuat nama, foto atau partai besar-besar pun mereka tak masalah.
Poin utama saat ini adalah jangan panik. Tetaplah hadapi Pilkada dengan bijak, tanpa harus membuat diri sendiri dan orang lain naik risiko terkena coronya-nya. Karena Pilkada hanyalah bagian dari cara mendapatkan pemimpin yang menjadi representatif masyarakat di daerah. Sementara corona adalah ujian sesungguhnya bagi pemimpin untuk menaikkan level diri. Jangan sampai, corona hanya dijadikan isu pencitraan untuk menaikkan elektabilitas semata. Karena corona adalah bahaya yang nyata bagi kita semua. Bukan kaleng-kaleng. Sekali lagi, jangan panik! (Wartawan Utama)
