BUKITTINGGI, METRO
DPRD Bukittinggi kembali menjadi lokasi kunjungan kerja (kunker) bagi wakil rakyat daerah lainnya. Kamis (19/3), puluhan anggota DPRD dari empat daerah datang ke Bukittinggi disambut Ketua Komisi III, Maderizal, Ketua Komisi I, Shabirin Rachmat, Anggota DPRD lain, Syaiful Efendi, Edison Katik Basa, Irman Bahar, Alizarman serta Sekretariat DPRD dan sejumlah perwakilan OPD di lingkungan pemko Bukittinggi.
Armedi, Komisi I DPRD Padang, menjelaskan, APBD Kota Padang 2020 Rp 2,7 triliun, dengan target, PAD Rp881 miliar. “Kami datang ke Bukittinggi, untuk mempelajari kita dan pola pembahasan LKPJ Walikota. Sehingga apa yang didapat dari Bukittinggi dapat menjadi bahan bagi kami dalam pembahasan LKPJ di kota Padang,” jelasnya.
Junaidi Purba, sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan, menyampaikan, kunker ke Bukittinggi dalam hal mempelajari terkait pembangunan dan tata kota. Usia Pelalawan baru 20 tahun.
“Karena masih berusia muda, tentu harus banyak belajar kepada daerah yang banyak pengalamannya. Untuk itu, kami datang ke Bukittinggi agar mendapat bahan dan acuan serta ditetapkan, untuk dibawa ke Pelalawan,” ujarnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Madina, DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kota Dumai, kunker ke Bukittinggi terkait, kesehatan, perdagangan dan sosial khususnya PKH, serta perencanaan pembangunan lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Bukittinggi, Maderizal, bersama Ketua Komisi I, Shabirin Rachmat, Anggota DPRD lain, Syaiful Efendi, Edison Katik Basa, Irman Bahar, Alizarman, menjelaskan, terkait LKPJ dibahas dengan acuan PP no 13 tahun 2019, khusus Pasal 16 sampai 21.
“Ada enam urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang bukan pelayanan dasar dan lima urusan pilihan. Kita evaluasi dan berikan rekomendasi yang berkualitas dan bermanfaat untuk kelanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Terkait pertanyaan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Maderizal menjelaskan, DPRD Bukittinggi, tentunya melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Kita ikut pro aktif dalam penyusunan RKPD, KUA PPAS dan R-APBD sampai ditetapkannya APBD, mulai dari porses perencanaan sampai fungsi pengawasan pelaksanaan APBD itu sendiri. Seperti bidang sosial, pembangunan bidang kesejahteraan sosial menjadi prioritas disamping pembangunan fisik, bagaimana menekan angka kemiskinan, peningkatan layanan pasar, layanan puskesmas dan pengembangan pariwisata,” jelasnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Pelalawan, juga menyempatkan diri berkunjung ke Sekretariat BPJ. Dimana, keberadaan BPJ kembali mendapat apresiasi dapat dipedomani untuk diterakan di Pelalawan. (pry)
