Oleh : Reviandi
MESKI sekolah tak diliburkan pascarapat koordinasi (rakor) Gubernur Sumbar dan Bupati/Wali Kota se-Sumbar, ternyata banyak orang tua yang memilih tetap meliburkan anaknya. Tak ikut ujian yang berpotensi membuat anak tak naik kelas bukan ancaman demi keselamatan putra-putri tercinta.
Pilihan yang berat, tapi bijak. Apalagi ini adalah bentuk pertanggungjawaban orang tua terhadap generasi penerusnya. Ada yang menulis, kalau tinggal kelas bisa diulang, kalau nyawa melayang, siapa yang akan dimintai tanggung jawab. Kebijakan tetap sekolah memang menjadi catatan penting bagi satu Gubernur dan 19 Bupati/Wali Kota dalam perjalanan mereka sebagai pemimpin. Meski Wako Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengambil sikap meliburkan sekolah dari SD sampai SMP. SMA memang kewenangan provinsi.
Apalagi, hampir seluruh universitas di Sumbar telah mengeluarkan kebijakan kuliah online yang artinya tak mengharuskan mahasiswanya ke kampus. Seperti UNP, UIN Imam Bonjol Padang, STKIP PGRI dan lainnya. Namun Unand yang berkampus di “gunung” awalnya masih yakin kalau virus corona atau covid-19 belum menjadi bahaya. “Ranger” Unand masih aman dan bisa menghadapinya. Tapi hari ini (kemarin, red) sudah sudah mulai meliburkan pula.
Perbedaan sikap antara para kepala daerah dan pemimpin perguruan tinggi ini memang menjadi perdebatan hangat sejak dua hari terakhir. Banyak orang tua yang menyayangkan sikap pemimpin daerah yang menganggap daya tahan siswa SD sampai SMA lebih kuat dari mahasiswa. Buktinya, sekolah lanjut, kampus libur. Kata mereka, entah logika apa yang “merasuki” para pemimpin negeri.
Sebenarnya kalau melihat runutnya, memang perguruan tinggi sudah mendapat “mandat” dari bos mereka Mas Menteri Nadiem Makarim. Nadiem dengan lugas menyatakan, setiap kali keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan asas gotong royong. Jadi, dengan mudah mungkin para rektor mengeluarkan segala macam cara agar kampus dikosongkan, tapi perkuliaan tetap lanjut.
Berbeda dengan para Gubernur, Wako dan Bupati yang belum mendapatkan mandat resmi soal meliburkan sekolah, meski Mendikbud Nadiem sudah melakukan social distancing (mengisolasi diri sendiri). Presiden Jokowi yang menjadi “atasan” para kepala daerah belum memberikan instruksi tegas soal isolasi ini. Bahkan, kata lock down (karantina wilayah) belum menjadi bagian dari kebijakan. Yang ada adalah ancaman satu tahun penjara kalau kepala daerah melakukan lock down sendiri.
Jadi, apakah kebijakan tak meliburkan sekolah ini adalah tanda kalau kepala daerah yang rata-rata terpilih pada Pilkada serentak 2015 kurang mendengar aspirasi rakyat? Kurang prorakyat? Tentu kita belum berkesimpulan sampai ke sana. Kita masih harus memastikan, seyakin apa mereka kalau corona belum sampai ke Sumbar. Karena sampai hari ini, memang belum ada yang terbukti positif terkena virus yang telah menjadi pandemi global itu. Apalagi yang meninggal karena virus yang berawal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) itu.
Namun setidaknya, kita semua paham kalau keinginan mayoritas masyarakat saja belum menjadi pertimbangan utama bagi para pemangku kebijakan dalam bersikap. Karena keputusan yang mereka gulirkan, sangat jauh dari bijak itu sendiri. Mungkin saja akan banyak anak yang tiba-tiba tak naik kelas karena tak ikut ujian. Apalagi alasan yang diberikan kepada sekolah tak akan bisa diterima: takut corona. Sementara mayoritas lainnya tetap masuk dan belajar dengan rasa cemas.
Jelang Pilkada serentak 2020 yang kabarnya tak akan ditunda ini, tentunya para calon pemilih harus ekstra hati-hati. Kalau perlu, buatlah perjanjian atau kontrak politik, agar para calon itu tak “mada” dan mendengar aspirasi masyarakat. Saat kondisi sudah mulai mencekam, tak perlu lagi bersitegang atau membuat rakor-rakor memutuskan sesuatu yang sebenarnya sudah jadi keinginan bersama masyarakat. Kalau mereka tak mau, ya pilih yang lain saja: calon pemimpin prorakyat. Bukan yang membuat was-was rakyat.
Waktu masih panjang bagi kita untuk melirik-lirik, siapa yang akan dijadikan pemimpin. Jangan lagi yang penuh pencitraan semu, tapi tak berani bersikap lantang. Betapa bangganha warga DKI Jakarta saat Gubernur Anies Baswedan tampi sebagai pahlawan. Menjadi ujung tombak pencegahan corona di ibu kota negara. Bahkan, para haters atau pembencinya sekarang sudah melayangkan banyak pujian. Tapi Anies tetap yakin, Gubernur adalah pembantu rakyat, tapi juga harus patuh pada Presiden. (Wartawan Utama)
