AIEPACAH, METRO
Kawasan Bypass, Aiapacah dan sekitarnya selalu menjadi langganan banjir ketika hujan turun cukup deras. Pusat perkantoran Balai Kota Padang yang berdiri megah di lokasi itu, tak luput dari rendaman banjir. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, proyek normalisasi Banda Luruih dan Batang Maransi— solusi yang dianggap mungkin untuk mengurangi risiko banjir—, hingga kini belum diketahui progresnya.Sampai Senin (3/8) siang, sejumlah sungai di kawasan Aiepacah masih terlihat meluap. Normalisasi Banda Luruih dan Batang Maransi yang diharapkan bisa menyedot genangan air di kawasan pusat pemerintahan tersebut, hingga kini belum terwujud karena terkendala proses pembebasan lahan.
Pantauan POSMETRO, kemarin, di depan kantor Balai Kota, Aiepacah, aliran sungai kecil yang melintas persis di depan kantor megah tersebut masih meluap. Air berwarna keruh itu bahkan sampai merendam sebagian tapak plang merek Balai Kota yang dalam proses pembangunan.
Hujan lebat Minggu (2/8) malam, menyebabkan genangan air masih tersisa di kawasan pusat pemerintahan Aiepacah. Pemandangan serupa juga terlihat di sungai yang berada persis di samping Pusat Kesehatan Gigi Baiturrahmah, yang berada tak jauh dari lokasi Balai Kota Padang. Air meluap melebihi badan sungai.
Setali tiga uang, pemandangan yang sama juga terlihat di lokasi proyek pengendalian banjir Banda Luruih dan Batang Maransi di Kurao, Kelurahan Sungai Sapih.
Material beton yang ditinggal di sana terlihat terendam air. Tak jauh dari lokasi, juga terlihat satu unit ekskavator sedang menganggur. Tak ada aktivitas kegiatan proyek di sana.
Kabag Pertanahan Pemko Padang Amasrul saat dikonformasi terkait kelanjutan proyek Banda Luruih dan Batang Maransi, enggan berkomentar. ”Nanti sajalah,” ujar Amasrul singkat.
Normalisasi Banda Luruih dan Batang Maransi belum dapat dilanjutkan karena pembebasan lahan belum tuntas. Masih ada beberapa titik lagi yang belum bebas. Sebelumnya, Pemko Padang mengaku kesulitan melakukan pembebasan karena pemilik tanah banyak yang tidak berada di tempat.
Beberapa warga di sekitar Maransi, saat ditemui POSMETRO, sangat berharap proyek normalisasi bisa dituntaskan, sehingga kampung mereka tak lagi terendam banjir. Seperti yang diungkap Sali (40). Petani yang berada di kawasan Maransi, meminta pemerintah segera menyelesaikan normalisasi yang sudah lama direncanakan itu.
”Jika telah selesai dikerjakan, tentu sawah kami tidak direndam air lagi. Selama ini jika sudha hujan lebat, sawah yang baru ditanami padi pasti akan tenggelam oleh air. Jika normalisai cepat diselesaikan, kami terbantu sekali,” ungkap Sali.
Sementara, catatan POSMETRO, rencana proyek normalisasi Banda Luruih dan Batang Maransi ini sudah dimulai sejak tahun 2012. Ketika itu, Pemprov Sumbar berencana menyediakan anggaran normalisasi Batang Maransi dari APBD provinsi. Program itu dimulai sejak tahun 2012 dengan sistem pekerjaan tahun jamak. Tapi karena keterlambatan Pemko Padang dalam pembebasan lahan, program ini tersendat. Dan, hingga pertengahan tahun 2015 ini, proses pembebasan lahan masih belum selesai.
Dan, sekarang, akibat normalisasi Banda Luruih dan Batang Maransi yang belum selesai dilakukan Pemko Padang, dampak bencananya selalu dirasakan warga.
Jika hujan dengan intensitas tinggi turun di Padang, maka Batang Maransi meluap dan merendam kawasan pusat pemerintahan Balai Kota, Aiepacah. (tin)
