Oleh : Reviandi
KEPANIKAN akibat virus corona atau covid-19 telah melanda dunia, Indonesia dan juga Sumbar. Namun sayangnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Bupati/Wali Kota se-Sumbar yang menggelar rapat koordinasi, Senin (16/3) belum mengambil sikap populis – meliburkan sekolah. Begitu lama bagi IP – sapaan keren Irwan dan pejabat lain mengambil kebijakan meliburkan sekolah karena ketakutan orang tua melepas anaknya.
Di tengah ketidakpastian informasi soal pasien corona di Sumbar, satu isu lainnya mulai dihembuskan – penundaan pemungutan suara. Ada yang menyebut, kondisi saat ini sudah mencukupi untuk menunda proses Pilkada sampai pencoblosan 23 September 2020 mendatang. Namun, sampai saat ini sepertinya informasi ini belum begitu menyentuh khalayak ramai, karena masih simpang-siurnya masalah dampak dan penanganan corona.
Jangankan Pilkada, hampir semua liga sepakbola terbaik di dunia seperti Liga Primer Inggris, Serie A Italia, La Liga Spanyol, Ligue 1 Prancis sampai Bundesliga Jerman juga ditunda tanpa batas waktu yang jelas. Semua “jamaah” sepakbola sepakat, saat ini sepakbola tak lagi penting. Karena dunia sedang dilanda pandemi corona global.
Kembali ke Pilkada, penundaan ini sebenarnya boleh-bolah saja, apalagi masih ada daerah yang mengaku belum siap anggaran untuk menggelarnya. Apalagi dalam UU Pemilu/Pilkada dan Peraturan KPU, penundaan itu bisa dilakukan andai terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaran pemilu tidak dapat dilaksanakan.
Opsi terakhir bisa dipakai, karena tak akan ada yang fokus menjalankan tahapan Pilkada yang saat ini memasuki masa verifikasi faktual calon perseorangan/independen.
Pekerjaan yang mengharuskan petugas KPU mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan dukungan terhadap pasangan calon. Hal itu tentu bertentangan dengan imbauan pemerintah dari pusat sampai daerah yang meminta warga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Apalagi bertamu ke rumah yang tak dikenal.
Bagaimana mungkin petugas KPU akan mendatangi rumah-rumah yang akan diverifikasi dukungannya saat warga “lock down” pintu rumahnya. Bisa-bisa, mereka akan mendapatkan penolakan atau kecurigaan-kecurigaan. Sebaiknya memang, tahapan ini dilonggarkan sedikit, kalaupun akhirnya tidak benar-benar menunda waktu pencoblosan.
Banyak aturan yang bisa digunakan ntuk penundaan Pilkada jika kondisinya benar-benar dalam gangguan. Tak perlu pula harus grasa-grusu melakukan pencoblosan di tengah ketakutan masyarakat saat ini. Apalagi, masih bermimpi meningkatkan partisipasi pemilih sampai 75 persen di Pilkada serentak kali ini. Pastinya, warga lebih memilih bertahan di rumah, ketimbang harus berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS).
Belajarlah dari para tokoh-tokoh sepakbola Eropa yang menyebut “pariuak bareh” mereka tak lagi penting saat ini. Kerugian ratusan triliun Rupiah tak lagi mereka hiraukan. Hal itu sama juga dengan Pilkada tak lagi penting saat ini, di tengah ketakutan warga akan wabah yang dianggap berbahaya di dunia, tapi seolah begitu “jinak” di Indonesia dan “bersahabat” di Sumbar. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya, apa benar virus corona atau covid-19 itu berbahaya.
Terakhir, penyelenggara Pilkada yaitu KPU dari pusat sampai ke Provinsi dan Kabupaten/Kota harus segera bergerak dan memastikan, Pilkada tak lagi penting dibanding kesehatan masyarakat. Apalah artinya proses politik di tengah ancaman kesehatan yang mendunia. Minimal, proses yang sedang berjalan dihentikan atau dibekukan dulu.
Kalaupun waktu pencoblosan tak dimundurkan, karena telah disesuaikan dengan jadal Pilkada serentak 2024 nanti.
Para calon yang kini masih kuat melakukan “serangan” darat, laut dan udara, cobalah hentikan sejenak. Karena, mengumpulkan massa di suatu titik bukan lagi langkah yang tepat. Karena, sekelas Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Ustaz Adi Hidayat (UAH) saja sekarang sudah menunda semua program-program dakwah pertemuan langsung mereka. Mereka memindahkan kajian-kajian dalam bentuk pertemuan secara online di WhatsApp Group (WAG).
Ustaz Abdullah Gymnastiar (AA Gym) juga melakukan gulung karpet dan bersih-bersih masjid. Melakukan penyemprotan disinfektan untuk mematikan virus corona dilakukan berkali-kali. Rektor UNP Prof Ganefri juga sudah mengambil sikap meliburkan mahasiswa sebulan penuh secara langsung dan kuliah dipindahkan secara online.
Nah, KPU bagaimana? Apa akan tetap memaksakan Pilkada serentak digelar sesuai tahapan? Atau mulai ancang-ancang menggelar Pilkada dengan sistem lebih modern – pemungutan suara secara online. Sejatinya, musibah bisa menjadi berkah kalau dipelajari dengan baik. Ambil hikmahnya. Sekarang, coba rapatkan dulu, pastikan dulu soal Pilkada ini. Kalau perlu, ajak Pak Presiden Jokowi berembuk; kami semua menunggumu. (Wartawan Utama)
