BUKITTINGGI, METRO
Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias berharap SAKIP menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan penilaian Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja daerah untuk pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD tetap menjadi perhatian Pemko Bukittnggi agar terwujudnya good governance.
Untuk itu guna peningkatan pemahaman seluruh SKPD terhadap seluruh tahapan SAKIP, Pemko Bukittinggi melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) kembali melaksanakan bimbingan teknis Penguatan Implementasi SAKIP yang dibuka Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Hotel Basko Padang, Jumat (13/3)
Bimtek yang dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2020 ini diikuti oleh seluruh Asisten Sekretariat Daerah, Kepala SKPD, Sekretaris dan Kasubag Perencanaan serta Tim Koordinasi implemetasi SAKIP kota Bukittinggi yang pada saat pembukaan juga dihadiri oleh Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi dan Sekretaris Daerah Yuen Karnova.
Kepala Bapelitbang Rismal Hadi selaku pelaksana mengatakan, SAKIP yang merupakan sebuah sistim dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab untuk itu perlu terus ditingkatkan implementasinya.
“Beberapa waktu yang lalu Pemko Bukittinggi telah menerima hasil SAKIP tahun 2019 dan kita Alhamdulillah masih memperoleh nilai BB untuk kedua kalinya, namun masih ada beberapa catatan dari Kemenpan RB untuk peningatan SAKIP kita kedepan, jadi untuk itu perlu bimbingan secara teknis dari Kemenpan RB bagaimana catatan – catatan tersebut dapat kita implementasikan seperti apa aplikasinya supaya nilai kita yang ada sekarang itu bisa kita tingkatkan, syukur – syukur nilai BB kita nanti bisa menjadi nilai A,” ujar Rismal.
Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, ke depan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil untuk Kota Bukittinggi harus menjadi budaya dan keterlibatan pimpinan SKPD sangat diperlukan dalam setiap tahap pembuatan SAKIP serta adanya kemauan untuk berubah.
“Kita menginginkan bagaimana SAKIP ini membudaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, kuncinya adalah mau atau tidak mau saja bagi kita untuk berobah dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita melakukan sebuah perencanaan yang tidak berorientasi hasil. Kita masih ingat pada tahun 2017 dan 2018 di mana pada tahap persiapan banyak kesulitan-kesulitan yang ditemui namun karena adanya kemauan untuk berubah maka adanya peningkatan nilai pada SAKIP dari tahun – tahun sebelumnya, jadi tidak ada hal yang tidak bisa kalau ada kemauan untuk berubah,” ujar Walikota Ramlan.
Ramlan mengingatkan, kepada pimpinan SKPD agar adanya saling keterbukaan dengan Kasubag perencanaan. Kasubag Perencanaan tidak hanya dilepas bekerja sendiri saja, sehingga nantinya setiap perecanaan yang dibuat oleh kasubag perencanaan tidak ada pimpinan SKPD yang tidak mengetahuinya.
Selanjutnya dikatakan walaupun Kota Bukittinggi tahun ini masih meraih predikat BB, tetapi dirasakan masih belum puas dengan nilai yang diperoleh dan tidak signifikan dengan upaya yang dilakukan, untuk itu walikota Ramlan mengingatkan agar 7 rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB untuk diperbaiki.
“Saya berharap pada pertemuan ini 7 rekomendasi dari Kemepan RB tersebut harus dibahas tuntas dan langkah – langkah apa yang harus segera kita melaksanakan dalam peningkatan implementas SAKIP Pemko Bukittinggi, terkait dengan SAKIP tahun 2020 ini kita juga harus menyelesaikan pada bulan Maret, untuk itu kepada seluruh SKPD agar menyempurnakan kembali bahan – bahan SAKIP yang akan dikirim berdasarkan hasil pertemuan ini,” ujar.
Nara sumber pada Bimtek ini adalah Kamaruddin Ak M.Sc Asisten Deputi Koordinasi pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB RI. (pry)
