TANAHDATAR, METRO
Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanahdatar, mengharuskan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan berbagai terobosan, termasuk mengupayakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Maka dituntut kepala daerah dan kepala SKPD harus jeli memanfaatkan peluang mencari budget ke pemerintah pusat.
Karena itu, Wakil Bupati Tanahdatar Zuldafri Darma didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanahdatar Thamrin dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sofyan AZ melakukan koordinasi terhadap Proposal Dana Siap Pakai ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan disambut Kepala BNPB diwakili Deputi Penanganan Darurat Dody Ruswandi, di Graha BNPB Jakarta Timur, Rabu (11/3).
Di kesempatan itu Wabup Zuldafri Darma mengungkapkan, koordinasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Bupati Tanahdatar Nomor: 360/40/BPBD-2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Permohonan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Bencana pada masa Transisi Darurat Banjir dan Longsor di Kabupaten Tanahdatar.
“Koordinasi ini didasari atas kejadian musibah banjir dan longsor di Kecamatan Batipuh Selatan beberapa waktu lalu, di mana untuk memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya kerusakan lebih luas lagi perlu dilakukan berbagai langkah antisipasi yang membutuhkan biaya yang cukup besar, karena itulah kita mencoba untuk memperoleh dana DSP dari BNPB ini,” kata Wabup.
Di kesempatan itu juga, Wabup Zuldafri atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan dan diterima untuk Tanah Datar.
“Atas nama Pemerintah Tanahdatar, Pak Bupati dan Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan tahun 2019 lalu, yakni ancaman bencana di Puncak Pato sebesar Rp. 8 miliar lebih dan kendaraan tangki pengangkut air bersih senilai Rp. 450 juta yang rencananya besok akan dibawa menuju Tanahdatar. Dan tentu kami juga berharap DSP bisa juga terealisasinya,” tukas Wabup Zuldafri.
Sementara itu Deputi Penanganan Darurat Dody Ruswandi mengatakan, proposal DSP yang disampaikan Pemkab Tanahdatar tentu akan dikaji dan dipelajari dulu. “Memang, kita tahu beberapa titik di Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Tanahdatar yang berada di pinggir Danau SIngkarak dan di kaki bukit punya potensi bencana, karena itu kami pelajari dulu proposal ini, sehingga dianggap memang layak diberikan bantuan,” ujar Dody.
Namun, tambah Dody, tentunya pemerintah setempat melalui BPBD diharapkan waspada dan selalu siap siaga. “Pemerintah tentunya diharapkan selalu siaga, terutama saat memasuki musim hujan karena potensi bencana banjir dan longsor selalu mengancam. Berikan juga edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang langkah awal yang hendaknya dilakukan ketika bencana terjadi,” kata Dody Ruswandi.
Di kesempatan itu juga Kalaksa Thamrin menyampaikan, pelaksanaan koordinasi ini sebagai upaya tindaklanjut memperoleh dukungan dana DSP transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan longsor di Batipuh Selatan.
“Kerusakan diakibatkan bencana banjir dan tanah longsor berdampak cukup luas, penanganannya harus dilanjutkan dalam masa transisi darurat ke pemulihan. Namun karena keterbatasan anggaran daerah untuk pemulihan bencana di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan, kita berusaha untuk memperoleh bantuan pemerintah pusat melalui DSP ini,” Dody.
Karena itu, tambah Thamrin, diharapkan dengan kehadiran pimpinan daerah seperti pak Wabup hari ini, diharapkan mampu memberikan efek dan penilaian positif pemerintah pusat sehingga bantuan untuk daerah kita direalisasikan. “Masyarakat kita, khususnya di Malalo sangat berharap bantuan ini bisa terealisasi oleh pemerintah pusat. Tentunya mohon doa dan dukungan kita semua,” ujar Dody. (ant)
