KHATIB, METRO
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa Pemko menyambut baik Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Khususnya masyarakat yang tidak berkecukupan di wilayah Kota Padang.
“PKH merupakan upaya pemerintah memberikan pelindungan sosial kepada masyarakat pra sejahtera dan merupakan cikal bakal pembangunan sistem pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial,” ujar Mahyeldi Ansharullah saat membuka rapat koordinasi Komplementaritas PKH Kota Padang di Gedung Pramuka, Selasa (10/3).
Mahyeldi menambahkan, melalui PKH sebagai bantuan nontunai bersyarat, akan membantu masyarakat penerima manfaat untuk memberikan pelayanan lebih kepada anak di bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial.
“PKH ini dapat dijadikan sebagai akses dalam memanfaatkan pelayanan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Temasuk menghilangkan kesenjangan sosial serta keterasingan sosial selama ini melekat kepada masyarakat miskin,” tukasnya.
Ia mengatakan, pada 2014 PKH di Kota Padang masuk pada triwulan keempat dengan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 5.116, tersebar di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Seiring perkembangan kebijakan perluasan jangakauan penerima manfaat sehingga berjumlah 10.435 keluarga penerima manfaat (KPM).
Pada tahun 2017 sebutnya, dalam rangka perluasan cakupan penerima manfaat untuk tahun 2018 mencapai 10 juta KPM secara nasional. Maka Kota Padang mendapat tambahan KPM sebanyak 9.753 KPM. Sehingga total KPM pada tahun 2018 berjumlah 20.554 KPM.
“Pada saat ini, KPM Kota Padang berjumlah 18.134 KPM. Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Kota Padang dikelola sebanyak 82 pendamping, 3 operaror PKH, 2 orang pendamping kota dan 1 orang koordinator kota,” sebut Mahyeldi.
Ia menjelaskan, salah satu keberhasilan PKH adalah tergraduasinya KPM PKH sebagai penerima manfaat secara mandiri dengan keinginan sendiri karena sudah mampu secara ekonomi. Namun demikian masih sangat kecil KPM menyatakan keluar dari PKH.
“Sehingga yang sudah Graduasi dari 2014 sampai 2020 sebanyak 2.420 KPM. Untuk tahun 2019 KPM yang tergraduasi secara mandiri sebanyak 542 KPM di 11 Kecamatan,” beber Mahyeldi.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi mengatakan, untuk kelancaran tugas SDM PKH diberikan kendaraan operasional sepeda motor sebangak 25 unit pada akhir 2019. Pada 2020 ditambah lagi sebayak 25 unit sepeda motor. (ade)
