JAKARTA, METRO
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merubah nomenklatur unit organisasi yang melaksanakan bidang perumahanyakni Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Perumahan.
Perubahan nomenklatur unit kerja tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melantik 10 Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (5/3). Pelantikan pejabat tersebut dilakukan untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bhakti.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR, 10 Pejabat Tinggi Madya (eselon I) yang dilantik adalah, Prof. (R) Anita Firmanti Eko Susetyowati, M.T sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Ir. Widiarto, Sp-1 sebagai Inspektur Jenderal (Irjen).
Selain itu, Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air menggantikan Ir. Widiarto, Sp-1 yang sebelumnya menjabat Plt Dirjen SDA, dan Dr. Ir Hedy Rahadian, M. Sc sebagai Dirjen Bina Marga menggantikan Ir. Sugiyartanto, M.T.
Kemudiaan Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc sebagai Dirjen Cipta Karya, Dr. Ir. H Khalawi. A.H., M.M.,M.Sc sebagai Dirjen Perumahan; Ir. Trisasongko Widianto, Dipl, He sebagai Dirjen Bina Konstruksi menggantikan Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc yang sebelumnya Plt Dirjen Bina Konstruksi. Lalu Dr. Ir. Eko Djoeli Heriepoerwanto, M.C.P sebagai Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; Ir. Hadi Sucahyono, M.P.P., Ph.D. sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan terakhir, Ir. Sugiyartanto, M.T sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggantikan Ir. Lolly Martina Martief, M.T. Dengan demikian, Direktur Jenderal Perumahan saat ini tetap di jabat oleh Dr. Ir. H Khalawi. A.H., M.M.,M.Sc.
Menteri Basuki dalam pengarahannya meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera mempercepat pengadaan barang dan jasa anggaran infrastruktur Tahun 2020. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya virus corona.
“Kami sudah melaksanakan lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur TA 2020 telah dilakukan sejak 6 November 2019. Hal ini untuk meningkatkan kualitas belanja anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal,’ terangnya.
Untuk mengantisipasi merebaknya virus corona di Indonesia, Basuki juga meminta agar jajarannya tetap bekerja dengan baik di lapangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( P3-TGAI) dan program pembangunan perumahan untuk dipercepat realisasinya.
“Program Kementerian PUPR harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak terdampak virus corona,” tandasnya.
Basuki juga berpesan kepada pejabat dilantik dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) dan membentuk unit kepatuhan internal di setiap Ditjen sebagai first line of defense.
“Selanjutnya saya mengingatkan apa yang sudah disepakati dalam membelanjakan uang negara dengan mengacu pada peraturan yang ada. Ingat 4 big no’s: no bribery, no kick back, no gift, no luxurious lifestyle,” ujar Menteri Basuki.
Terkait dengan anitipasi penyebaran virus corona di lingkungan Kementerian PUPR, Basuki juga meminta agar para pegawai untuk melaksanakan tindakan preventif. Kementerian PUPR telah menyediakan multivitamin tambahan yang dibagikan ke seluruh pegawai dan fasilitas hand sanitizer untuk membersihkan tangan di setiap ruangan.
“Kita juga sedang mendapat tugas dari Presiden untuk membangun Rumah Sakit Khusus di Pulau Galang. Targetnya selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan dengan kapasitas 1.000 isolated,” kata Menteri Basuki.(rel/fan)
