SOLOK, METRO
Wali Kota Solok, Zul Elfian mengatakan bahwa program Beras Sejahtera (Rastra) diharapkan betul-betul tepat sasaran. Apalagi program tersebut berubah menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Meski program tersebut merupakan program lama yang berganti namanya, program ini ke depannya diharapkan lebih efisien dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
“ Dengan adanya program ini dapat meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah ini. Selain itu dengan sistim penyaluran ini dapat memberikan keleluasaan bagi penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, jumlah, harga dan tempat membeli bahan pangan,” ujar Zul Elfian.
Namun jauh dari itu melalui program ini, selain membantu masyarakat kurang mampu, secara tidak langsung sekaligus diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Sebab dengan memberdayakan ribuan kios atau warung yang ada dalam melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan, dampaknya juga dirasakan oleh pedagang atau pemilik warung.
Namun demikian, perubahan kebijakan ini harus dikawal. Pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Agar program ini lebih dipahami oleh masyarakat, Pemerintah Kota Solok mensosialisasikan program beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Program bantuan sosial sembako ini merupakan bentuk transformasi program yang dulunya disebut dengan beras miskin (Raskin). Program itu berubah menjadi program beras sejahtera (Rastra) dan terakhir program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). “Program ini diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan secara non tunai untuk memenuhi nutrisi, kelompok penerima manfaat agar menjadi lebih seimbang,” sebut Zul Elfian.
Ia menyebutkan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) mulai dilaksanakan di Kota Solok semenjak April 2018. Sejak itu besaran bantuan yang diberikan terus mengalami perubahan. Pada saat itu besaran bantuan dari pemerintah pusat untuk setiap kelompok penerima manfaat (KPM) perbulannya sebesar Rp 110.000. Namun pada Januari hingga Februari 2020, besaran bantuan naik menjadi Rp 150.000 dan pada Maret 2020 akan naik lagi menjadi Rp 200.000 perKPM perbulan. (vko)
