Oleh : Reviandi
APA yang membuat kita bangga menjadi warga Sumatra Barat (Sumbar)? Apakah hanya nostalgia lebih dari separuh pendiri Indonesia adalah orang Minang? Atau cerita-cerita keemasan di masa lalu? Mungkin jawabannya beragam, tergantung di posisi mana kita berada. Kalau ekonomi membaik, tentu bangga. Kalau tidak, ya terserah saja.
Yang jelas, pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar 2019 ini lebih baik dari PE nasional, meski angkanya tak jauh-jauh amat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis PE Sumbar 2019 mencapai 5,05 persen. Lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019 tumbuh di angka 5,02%. Angka itu melambat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang sebesar 5,17%.
Nah, dengan PE Sumbar yang hanya 5,05 persen, maka itu artinya ekonomi juga tak baik-baik amat. Karena tahun 2018 tumbuh 5,14 persen. Sementara tahun 2017 sebesar 5,29 persen. Artinya, ekonomi Sumbar semakin melambat dan melambat dalam tiga tahun terakhir. Jadi, jangan terlalu banyak mengkhayal PE Sumbar bisa menyamai Maluku Utara, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan yang mencapai 7 persen.
Meski ada bakal calon Gubernur Sumbar yang menyebut mudah meningkatkan PE Sumbar sampai 6-7 persen, tapi langkah-langkah yang akan diambil tidak jelas. Banyak yang bicara soal pariwisata— tapi gamang dengan sifat orang “kita” yang kurang pandai melayani. Meski Sumbar punya potensi wisata yang luar biasa, bahkan ada yang ingin “mengimpor” pekerja wisata dari Bali dan Yogyakarta, tapi cerita itu masih bias. Apa betul wisata yang bisa memperbaiki PE yang terus memburuk saat dipimpin Gubernur saat ini.
Banyak yang sepakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dibenahi dengan baik adalah langkah yang tepat untuk menggenjot PE Agar, ada kebanggaan baru menjadi warga Sumbar, PE-nya bisa mendekati atau melewati 7 persen. Jangan lagi ada pembenaran, kalau ekonomi global yang runtuh membuat kita lemah. Jangan lagi ada kebanggaan semu, PE Sumbar di atas rata-rata nasional, meski angkanya hanya 0,03 persen saja. Sungguh angka yang sangat-sangat psikologis.
Kepada calon Gubernur, janganlah terlalu banyak bermimpi dan menjanjikan mampu menaikkan ekonomi Sumbar. Karena untuk mengejar tambahan 1 persen PE saja butuh Rp25-50 triliun. Sungguh angka yang jauh dari angka APBD Sumbar yang hanya Rp7,3 triliun saja. Apa yang bisa digerakkan oleh para calon Gubernur untuk menaikkan satu persen saja PE di satu atau dua tahun menjabat adalah menggerakkan UMKM. Kalau tidak, berhenti sajalah mencoba, karena tentu tak ada gunanya.
Dari data statistik Sumbar, jumlah UMKM sebanyak 593.100. Dari jumlah tersebut, terdiri dari usaha mikro 531.350 atau 89,59 persen. Sedangkan pelaku usaha kecil 53.431 atau 9,01 persen, pelaku usaha menengah sebanyak 7.990 atau 1,33 persen dan untuk pelaku usaha besar sebanyak 419 atau 0,007 persen. Angka yang begitu banyak di posisi ekonomi mikro, atau lebih dari 10 persen penduduk Sumbar yang berjumlah sekitar 5,1 juta.
Dengan jumlah UMKM sampai 592.771 atau 99,993 persen dari usaha di Sumbar itu, tentu pemberdayaannya paling utama. Jangan sampai sibuk dengan pariwisata, tapi lupa dengan yang tertatih-tatih berusaha, agar roda ekonomi mereka berputar. Karena, untuk menaikkan ekonomi satu sampai dua persen dari sekarang ini, mereka adalah kuncinya. Cita-cita 7 persen itu, UMKM lah solusinya, bukan “halu-halu” soal industri ini dan itu.
Memperbaiki UMKM jelas berdampak langsung kepada ekonomi bahkan kondisi sosial masyarakat. Patut diduga, meningkatnya aksi kriminalitas jalanan di Kota Padang dan Sumbar umumnya hari ini, karena susahnya ekonomi masyarakat. Banyak yang frustasi dan nekat menjadi begal, pencuri, rampok dan kriminal lainnya. Mereka seperti tak mau tahu lagi dengan korban-korbannya yang juga sedang mencari hidup di tengah malam, di tempat sepi atau keramaian.
Membuat UMKM bergerak, tentunya dengan membantu permodalan dan perbaikan situasi usaha di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai, pemodal-pemodal tangguh menguasai ekonomi Sumbar. Kalaupun mereka masuk, harus merangkul sekian banyak pelaku UMKM. Karena dengan kerja sama itu, bisa menaikkan level UMKM dan memperbaiki bisnis mereka. Kemitraan ini niscaya akan membuat situasi ekonomi benar-benar membaik.
Cerita-cerita perbaikan ekonomi inilah yang seharusnya kita dengar dari para calon. Mereka harus memastikan, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang langsung terasa bagi masyarakat. Bukan sekadar berteori ini dan itu, tapi hasilnya tidak jelas. Memastikan mereka punya konsep yang jelas memunculkan pengusaha-pengusaha tangguh Sumbar dan bisa bersaing di tingkat nasional. Membuat pengusaha terus naik kelas dan tak lagi dianggap sebagai “bamper” ekonomi saja.
Kalau ada calon yang seperti itu, tentu tak perlu lagi ragu-ragu memilihnya. Terserah dari partai apa mereka melaju. Tak punya partai pun tak masalah. Yang penting, mau kerja keras dan bersedia mundur kalau 2,5 tahun tak membuat PE Sumbar minimal 6 persen. Dak usahlan cerita muluk-muluk sampai 7 persen. Segitu aja dulu. (*) (Wartawan Utama)
