PADANG, METRO
Perhatian pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin terhadap penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumbar cukup besar.
“Tahun 2020 ini, Direktur Jenderal (Dirjend) Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Dr. Ir. H. Khalawi AH. M. Sc, MM, melanjutkan program penyediaan perumahan di Provinsi Sumbar tahun 2019. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan perumahan bagi MBR di Sumbar,” ujar Kepala Satker Penyediaan Perumahan Sumbar, Nursal, ST, MT.
Ia menjelaskan, program penyediaan perumahan di Sumbar terdiri dari, program dan kegiatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), yakni program bantuan bedah rumah. Selain itu, juga ada program rumah khusus (rusus) bantuan untuk MBR dan rumah susun (rusun). Dalam evaluasi program tahun 2019 lalu, menurut Nursal, semuanya terlaksana dengan baik di Sumbar. Total DPA tahun 2019 untuk tiga program tersebut mencapai Rp269,3 miliar.
Untuk program BSPS, telah dilaksanakan perbaikan 8.686 unit rumah di 14 kabupaten. Antara lain, Kabupaten Solok, Padangpariaman, Pasaman, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan (Pessel), Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Padang dan lainnya.
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program ini dan hasilnya tidak ada permasalahan yang berarti. Semua rumah yang telah diperbaiki sudah bisa dinikmati MBR di Sumbar,” ujar Nursal, didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Ali Azmi Zestra dan PPK Rusun dan Rusus Syafrianto.
Sementara itu ungkapnya, untuk program rumah khusus (rusus) tahun 2019 dilaksanakan di Limapuluhkota sebanyak 25 unit, Pessel (25 unit), Kabupaten Kepulauan Mentawai (40 unit). Dalam prosesnya sudah sudah Provisional Hand Over (PHO) dan sudah selesai 100 persen.
Sedangkan, untuk program rumah susun (Rusun) tahun 2019 lalu, akhir Desember, terealisasi 73,6 persen di Pessel. “Dalam progressnya, dilakukan penambahan waktu melalui penambahan denda berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 243. Di mana pihak kontraktor beri kesempatan 90 hari menyelesaikan. Sekarang sudah 90 persen, pertengahan Maret selesai 100 persen,” ujarnya.
Nursal menambahkan, begitu juga program rusun di Kabupaten Dharmasraya yang realisasinya sama dengan yang di Kabupaten Pessel. Namun, di Kabupaten Dharmasraya, pada 31 Desember sudah dibayarkan 90 persen. Artinya ada piutang negara ke pihak kontraktor sebesar 10 persen.
“Sekarang progressnya 90 persen. Akhir Maret sudah PHO. Juga Rusun di Bukittinggi sudah tercapai realisasinya 97 persen. Maret sudah selesai 100 persen juga di PHO-kan,” ujarnya.
Sementara pada 2020 ini sebut Nursal, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebanyak Rp149,9 miliar. Terdiri dari, Rp101 miliar untuk program BSPS, Rp38,5 miliar untuk program rusun dan Rp6,1 miliar untuk program rusus.
Untuk program BSPS di Sumbar, bantuan pemerintah pusat sebanyak 5.000 unit rumah MBR di 12 kabupaten kota. Diantaranya, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Pasaman, Kota Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Pessel, Dharmasaraya dan Pasaman Barat.
Untuk program rusus MBR untuk nelayan, tahun 2020 ini dilaksanakan di Kabupaten Agam sebanyak 40 unit. Dalam prosesnya menunggu perintah lelang dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk rusun, tahun ini dilaksanakan untuk rusun mahasiswa di Institut Tekhnologi Padang (ITP) dan Universitas Negeri Padang (UNP). Sekarang dalam proses evaluasi penetapan pemenang tender.
“Pertengahan Maret akan kontrak dan akhir Maret, ground breaking. Juga ada rusun mahasiswa di Universitas Andalas (Unand), dalam waktu dekat ada tender dini,” ujarnya. (fan)
