32 Tahun Diselesaikan Kejati, PN Padang, BPN dan Polda
JAKARTA, METRO–Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Maboet, Lehar didampingi dua kuasa hukumnya, Renal Arifin dan Jonathan Nababan menegaskan, persoalan lahan Kaum Maboet di Kototangah, Kota Padang telah tuntas. Karena, semua dokumen telah mengesahkan lahan seluas 765 hektare itu sebagai milik Kaum Maboet MKW Lehar.
“Pekan ini, isu ini kembali dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Padahal, kisruh tanah di empat kelurahan, Aiapacah, Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Bungopasang dan Dadok Tunggul Hitam itu selama 32 tahun telah dituntaskan empat lembaga negara. Yaitu Kejaksaan Tinggi Sumbar, Pengadilan Negeri Padang, BPN Sumbar dan Padang serta Polda Sumbar,” kata Jonathan dan Renal dalam keterangan persnya, Kamis (16/1) di Padang.
Keduanya menerangkan, kelegalan itu terlihat berdasarkan gelar perkara 2013 Kejaksaan Tinggi Sumbar, Pemprov Sumbar, Kanwil BPN Sumbar, BPN Kota Padang dan BPKP Sumbar. Kesimpulan gelar perkara, pertama tanah ex eig verponding 1794 bukanlah aset Pemda yang terletak di Kelurahaan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo. Hal ini berarti, hanya ada di Kototangah.
“Kedua, perlu diundang ahli waris Putusan Landrat No 90/1931 untuk menunjukkan batas batas Putusan Landrat No 90/1931. Ketiga, lahan itu sudah berkekuatan hukum tetap Putusan MA Tun No 114 BPN Tahun 2004. Putusan landarat no 90/1931 dan Peta Eksekusi No 35/1982 yang berhak adalah ahli waris Maboet yaitu MKW Lehar,” katanya.
Selanjutnya, Jonathan dan Renal menjelaskan, sesuai pernyataan tahun 2015, MKW Lehar siap membantu masyarakat di empat kelurahan mendapatkan alas hak tanah dari hak kaumnya. Karena selama ini, banyak yang jadi korban penipuan oleh gerombolan calo tanah yang sengaja mengaburkan hak tanah Kaum Maboet. Mereka memperjualbelikan alas hak eig verponding 1794 sebagai tanah negara di Kototangah.
“Kami tegaskan, tanah itu tidak ada hubungan dengan Kuranji, Pauh dan Nanggalo. Selama ini hanyalah permainan oknum-oknum yang mengatasnamakan forum tertentu dan menyesatkan masyarakat. Kami lihat hal itu seperti mengadu domba saja, karena tanah hanya di Kototangah,” tegasnya.
Menurut Jonathan dan Renal, MKW Lehar di PN Padang pada 14 Maret 2016 telah mendapatkan putusan, Ketua PN Padang memerintahkan 8 juru sita PN untuk turun ke objek putusan berdasarkan peta eksekusi No 35/1982 bersama Kaum Maboet MKW. Hal itu tertuang dalam berita acara 17 Maret 2016 PN Padang.
“Objek tanah di dalam Peta Ekseskusi No 35/1982 seluas 765 Ha, Surat Ukur No 30/1917 skala 1:5.000 Kadastral yang telah diangkat sita 26 Maret 2010 atas Permohonan MKW Lehar di PN Padang dihadiri empat kelurahaan dan BPN Kota Padang di PN Padang. Hasil berita acara PN tunjuk batas putusan Landrat diterima BPN Padang 23 Agustus 2016. Mengacu pada tunjuk batas juru sita PN 17 Maret 2016 oleh Kakan BPN Padang Syafri SH,” jelasnya.
Selanjutnya, disebukannya, ditindaklanjuti Kakan BPN Padang berupa pemblokiran berdasarkan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, 20 April 2017. Selanjutnya BPN Padang wajib mengukur berdasarkan Kadastral Kakan BPN Ir Zahirullah mengeluarkan surat pemblokiran 27 November 2017 di empat kelurahaan di kecamatan Kototangah.
“Selanjutnya, Kakan BPN Junaidi SH melakukan pembatalan sertifikat berdasarkan pengajuan dari pihak MKW Lehar di BPN. Kakan Junaidi 1 Februari 2018 mengajukan pembatalan sertifikat ke Kanwil BPN Sumbar,” katanya.
Jonathan dan Renal mengungkapkan, adanya forum tertentu yang mengaku-ngaku membela masyarakat adalah tidak benar. Bahkan, gugatan Forum Tigo Sanding di PN Padang tahun 2018 telah ditolak. Putusan PN Padang Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg secara keseluruhaan dan Pengadilan Tingi Sumbar dan sudah berkekuatan hukum tetap.
“Kami ingin Polda Sumbar turun langsung dan mencari siapa sebenarnya calo-calo tanah ini. Kami timm pengacara MKW Lehar mendukung KPK turun usut pejabat calo-calo tanah. Apalagi Menteri Sofyan Djalil sudah mendatangi KPK 2016 lalu. KPK bisa memproses karena ada dugaan kerugian negara di empat kelurahan. Ada dugaan terjadi manipulasi alas hak tanah eig verponding 1794 untuk mengeluar sertifikat tanah yang sebenarnya palsu,” pungkasnya. (adv)
