PADANG, METRO – Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebutkan, dari 194 titik, pemasangan alat sensor peringatan dini gempa dan tsunami yang sudah terpasang sebanyak 181 titik di seluruh Indonesia.
“Kita upayakan seluruh alat sensor ini bisa terpasang seluruhnya sebelum akhir tahun 2019, di seluruh Indonesia,” ujar Dwikorita, saat Rapat Koordinasi Membangun Kesadaran Masyarakat secara Kolektif dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir dan Banjir Bandang, Senin (23/12) di Hotel Grand Inna Muara, Padang.
Khusus di Provinsi Sumbar, ungkap Dwikorita, sudah ada 15 lokasi di tujuh kabupaten dan kota yang terpasang alat sensor peringatan dini ini. Sebelumnya sudah terpasang di sembilan titik. Jadi totalnya, di Sumbar sudah ada 24 titik alat sensor peringatan dini yang dipasang.
Tujuan pemasangan alat sensor deteksi dini gempa dan tsunami ini, untuk memberikan peringatan dini agar lebih cepat. Jika yang tadinya, 5 menit baru bisa terdeteksi, maka dengan penambahan pemasangan alat sensor ini, agar peringatan dini bisa lebih cepat jadi dua atau tiga menit. “Sehingga waktu untuk menyelamatkan diri dari tsunami bisa lebih panjang,” ungkap Dwikorita.
Selain itu, BMKG juga memasang sensor deteksi dini gempa bumi sebanyak 50 unit. Alat ini dipasang tujuannya, jika sudah beroperasi, sebelum merasakan guncangan gempa, 15 sampai 30 detik sudah ada peringatan dini. Sehingga cukup waktu sekitar 15 sampai 30 detik untuk menyelamatkan diri keluar ruangan, atau sembunyi di tempat yang terlindung. “Ini masih uji coba, kalau berhasil tentu akan kami kembangkan secara masif, bukan hanya di Sumbar tetapi juga di seluruh Indonesia,” harapnya.
Pada kesempatan itu, juga dilaksanakan penandatangan kerjasama pemasangan alat sensor peringatan dini gempa dan tsunami ini dengan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota. “Kami sangat berterimakasih kepada Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota, sehingga sensor ini bisa dipasang di lahan milik pemerintah daerah, serta kantor-kantor pemerintahan.
Tujuannya untuk menjaga agar tidak dicuri orang atau dirusak, dipasang di lahan dan kantor pemerintah,” ujarnya.
Dwikorita juga meminta kepada masyarakat, agar menyadari bahwa alat-alat itu untuk menolong jiwa masyarakat. “Jadi mohon jangan dicuri atau dirusak, atau untuk main-main. Misalnya baterainya, solar cell-nya. Jadi soal pengawasan dan pengamanan, kami mohon bantuan masyarakat dan pemerintah daerah.Untuk pemeliharaan itu akan menjadi tanggung jawab kami,” harapnya.
Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjend TNI, Doni Monardo menyayangkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat yang tidak mampu menjaga puluhan ribu bibit pohon bantuan BNPB yang telah ditanam di sepanjang pesisir pantai Sumbar.
“Puluhan ribu bibit pohon dikirim kemari (Sumbar) untuk hutan pantai. Saya lihat kembali, bibit itu tidak ditemukan lagi. Padahal, sudah ada kesepakatan kesanggupan masyarakat nagari di pantai untuk merawatnya,” ungkap Doni, yang membuat peserta rapat terdiam.
Selain penanaman bibit pohon di sepanjang pesisir pantai, BNPB juga membantu bibit pohon untuk ditanam di belakang Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Saat ini penanaman bibit pohon tidak bisa dilakukan di seluruh wilayah pantai di Sumbar. Faktor penyebabnya karena juga masih terdapat pantai yang dimanfaatkan untuk tambak udang.
Padahal menurutnya, potensi ancaman gempa dan tsunami di Sumbar, menurut pakar gempa memberikan sinyal rentang waktunya makin mendekati. Khususnya di segmen Mentawai. Membangun system peringatan dini dan membuat hutan pantai merupakan upaya mitigasi yang bisa dilakukan menghadapi gempa dan tsunami.”Saya berharap upaya mitigasi ini menjadi perhatian khusus, sehingga wilayah pesisir pantai bisa dilindungi,” harapnya.
Doni juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif seluruh pihak dalam upaya mitigasi bencana. Menurutnya, Sumbar harusnya menjadi contoh dalam menjaga lingkungan. Karena di BNPB sendiri jabatan-jabatan penting banyak dipegang oleh orang Minang. “Jika Sumbar tidak mampu menjadi contoh, ini jelas memalukan orang-orang Minang di BNPB,” tegasnya. (fan)
Deteksi Gempa dan Tsunami Lebih Cepat, BMKG Tambah Alat Peringatan Dini di Sumbar
