PASARRAYA, METRO – Tokoh pasar yang juga anggota DPRD Padang Budi Syahrial meminta ketegasan Pemko Padang untuk segera memindahkan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sepanjang jalan Pasar Raya Barat ke lantai II bangunan pasar bertingkat (bekas salon di Padang Teater).
Hal itu demi menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Sehingga, Pasar Raya Padang semakin nyaman untuk dikunjungi. “Buat kami Pemko Padang patut diberi rapor merah kalau ditanya prestasinya soal penataan pasar. Pasalnya, sampai saat ini pasar masih semrawut. Khususnya, di jalan Pasar Raya Barat,” kata Budi Syahrial, Kamis (12/12).
Menurutnya, Perwako yang membolehkan pedagang berjualan di jalan sudah tidak relevan lagi. Karena selain bertentangan dengan aturan perundang-undangan, hal itu juga telah mematikan ribuan pedagang toko di kawasan pasar bertingkat dan Koppas Plaza serta Kompleks Merlin.
“Sudah jelas itu melanggar aturan, tapi Perwakonya tak juga dicabut-cabut. Makanya, Pemko Padang layak kita beri rapor merah,” sebut Budi Syahrial.
Dengan memindahkan PKL yang ada di sepanjang jalan Pasar Raya Barat ke lantai II Padang Teater, maka akan menghidupkan lagi kawasan itu. Dengan demikian, akses jalan akan kembali terbuka. Dengan terbukanya akses, pembeli akan ramai masuk. Pedagang bisa berjualan hingga larut malam.
Dalam kondisi sekarang, pedagang sudah menggelar dagangan di jalan sejak pukul 12.00 WIB. Akibatnya, akses tertutup hingga menjelang magrib karena mobil pengunjung sulit untuk lewat.
Dalam waktu dekat, terang Budi, DPRD akan melakukan hearing dengan pedagang pasar pada 18 Desember nanti. DPRD saat ini sudah menyurati Pemko Padang, yakni Dinas Perdagangan, Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk membahas masalah pasar.
“Banyak hal yang akan kita bahas dengan pedagang. Termasuk soal pembangunan pasar. DPRD sudah mengagendakan 18 Desember nanti,” sebut Budi lagi.
Sementara itu, terkait dengan pembangunan pasar bertingkat (Fase 1-7), tokoh pasar lainnya, Amran Tono menilai hal itu belum dibutuhkan pedagang. Karena dalam kondisi sekarang saja pedagang sudah terberatkan. Apalagi nanti harus dibebani dengan membeli kedai ke investor dengan dana yang besar.
“Membangun pasar ini tidak perlu pakai investor. Karena investor pasti memikirkan keuntungan yang besar buat mereka. Sementara kondisi pedagang saat ini dalam keadaan sulit,” terang Amran Tono, yang juga anggota DPRD Padang ini.
Amran berharap, pembangunan Fase 1-6 tetap diupayakan untuk memakai dana APBN. Karena bangunan itu dulunya juga bekas gempa. Sehingga layak dibangun lagi dengan dana pemerintah. Dengan memakai dana pemerintah, maka pedagang bisa menempatinya secara gratis, tanpa memikirkan biaya pembelian kedai hingga ratusan juta per kios.
“Bagaimanapun kami akan berjuang agar pasar bertingkat itu tetap dipertahankan. Tapi jikapun harus dibangun, maka harus memakai dana APBN atau APBD,” tegas Amran.
Kepala Dinas Perdagangan, Endrizal sebelumnya mengatakan, bahwa pembangunan kembali Fase 1 sampai 7 adalah solusi jangka panjang untuk menuntaskan segala persoalan kesemrawutan di jalan Pasar Raya Barat. Sampai saat ini, sosialisasi masih terus dilakukan agar rencana itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.
“Nantinya bangunan pasar bertingkat itu akan dibangun lebih representatif sehingga nyaman untuk dikunjungi. Karena bangunan itu sudah berumur tua,” lugasnya. (tin)
