Disnakerin dan BLK Analisis Potensi Pengangguran, Libatkan Lurah, Camat, OPD dan Pelaku Dunia Usaha

PADANG, METRO  – Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Padang dan BLK Padang gelar sosialisasikan Forum Skill Development Centre (SDC) Padang dengan melibatkan 104 lurah yang ada di Kota Padang dalam menganalisis potensi wilayah soal pengangguran yang ada di Padang, Senin (9/12). Selain itu kegiatan ini juga melibatkan 11 Camat dan seluruh OPD di lingkungan Pemko Padang dengan sasaran menekan angka pengangguran di Kota Padang. “Kemudian juga mengikutsertakan sebanyak 82 orang pelaku usaha dan dunia industri yang ada di Kota Padang,” ujar Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Syamsi Hari.
Dikatakan Syamsi, melalui training need analysis (TNA) – analisis potensi wilayah disinergikan data kebutuhan tenaga kerja di tingkat kelurahan kecamatan dan industri dengan program pelatihan di BLK Padang. Kemudian, pelatihan yang dilaksanakan BLK, buka saja berorentasi terhadap tenaga kerja yang berasal dari lulusan sekolah menengah atas dan sarjana (S1). Sekarang, BLK menerima pelatihan dari pengangguran, tida sekolah dan pensiunan.
Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Kota Padang Drs Syahendri Barkah mengatakan, potensi Padang dalam pengembangan Skill Development Centre (SDC) ini dalam upaya meningkatkan keahlian tenaga kerja yang ada di Padang. Di mana ending dari program untuk mengurangi angka pengangguran dan menmabah incame desa melalui pendirian BumDes, yang didalamnya ada usaha, percetakan, guide wisata, restoran, jasa ukur, jasa service AC Di mana usaha di Padang didominasi tiga sektor, perdagangan, industri olahan, transportasi dan perdagangan. Dan tingkat pengangguran di Kota Padang relatif tinggi sebesar 9,18 persen tahun 2018. Dan rendahnya serapan tenaga kerja di Kota Padang.
Kadis Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Padang Yunisman mengatakan, masalah pengangguran telah menjadi isu yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemko Padang, pengangguran merupakan akar dari banyak permasalahan sosial dan juga menjadi salah satu faktor utama dalam penentu keberhasilan pembangunan yang dilakukan. “Saat ini tingkat pengangguran terbuka Kota Padang adalah 9,18 persen dengan jumlah pengangguran terbuka berdasarkan data proyeksi dari BPS sebanyak 40 ribu orang lebih,” ujar Yunisman.
Dikatakan Yunisman, ini lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka Sumbar sebesar 5.33 persen dan tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,01 persen. Jika dilihat data pencari kerja yang terdaftar di Disnakerin Padang, per 30 November 2019 dari 40 ribu pengangguran terbuka yang ada di Kota Padang, hanya  terdaftar sebanyak 7.224 (18,05 persen). Di antara denganrincian 2.932 laki-laki dan 4.292 perempuan.
Ini menyebabkan data yang digunakan untuk mengambil keputusan dan kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan belum menggambarkan kondisi sebenarnya pencari kerja sesuai dengan penyebaran tempat tinggal, pendidikan, minat dan bakat serta usia pencari kerja yang ada.
sebanyak 3.522 pencari kerja terdaftar  lulusan sekolah menengah dan 2.592 orang lulusan sarjana strata 1 dari 3,522 orang lulusan sekolah menengah, sebanyak 1.901 orang (26,32 persen) adalah lulusan smk dan 1.621 (22,44 persen) adalah lulusan SMA. Dari data ini terlihat jumlah pencari kerja dari alumni SMK lebih banyak daripada alumni SMA. Mungkin, karena lulusan SMA banyak melajutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sedangkan, lulusan SMK lebih banyak orientasinya bekerja.
Katanya, padahal jika dilihat pada kurikulum dan metode pengajaran yang diterapkan, lulusan SMK diharapkan dapat langsung memasuki dunia pekerjaan karena mereka memang dipersiapkan untuk itu. Inilah salah satu contoh dari mismatch (ketidakcocokan)  antara pendidikan dan pekerjaan, banyak lulusan kesulitan mencari pekerjaan.Sementara pada saat yang sama perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan Pemko Padang sangat menyadari bahwa masalah pengangguran ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral.
“Maka dibutuhkan ide ide inovatif melalui kerjasama antar instansi dan daerah serta dukungan pemerintah pusat dan provinsi supaya penanganan lebih komprehensif,” ujar. (boy)