LIMAPULUH KOTA, METRO Politik uang bukan isu baru dalam pemilu. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020 mendatang, isu terkait politik uang masuk salah satu yang rawan dan menjadi ancaman lahirnya pemimpin atau kepala daerah berintegritas.
“Politik uang itu kriminal pemilu, orang-orang yang pantas menang akhirnya tidak jadi karena politik uang,” terang Ketua KPU Provinsi Sumbar, Amnasmen, SH didampingi Devisi Perencanaan dan Data, Nova Indra, Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon, Devisi Hukum dan Pengawasan Amfrezer, Devisi Perencanaan dan Data, Eka Lidyana, Devisi Tenis Penyelenggaraan, Rina Fitri dan Devisi Sosialisasi Arwantri, Minggu (8/12) saat launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota tahun 2020 di aula Kantor Bupati setempat.
Amnasmen juga meminta perekrutan petugas PPK juga harus orang-orang yang tidak terkait dengan calon dan jangan sampai penyelenggara itu jadi corong calon. Menurutnya, jika terjadi bisa saja data yang ada dipermainkan.
“Kemudian kita minta orang-orang yang menjadi PPK betul-betul tidak terkait dengan calon. Dan jangan sampai penyelenggara itu jadi corong Calon. Ini nanti bisa dipermainkan data,” sebut Amnasmen, mengatakan beberapa kerawanan dalam Pilkada serentak 2020 mendatang selain Politik uang.
Dia juga menyinggung begitu besarnya peran media dalam menyampaikan informasi terkait pemilu. Menurutnya, melalui media masa, masyarakat dapat mengetahui siapa sosok calon Kepala Daerah, sehingga masyarakat tidak seperti memilih kucing dalam karung.
“Tidak ada kegiatan KPU yang tidak melibatkan media. Peran media dalam menyampaikan informasi terkait Pilkada ini sangat jelas. Media bisa menggali potensi calon-calon yang muncul agar masyarakat tidak salah memilih. Bagaimana peraturan teknis terkiat ketentuan berkampanye, terkait apa yang boleh maupun yang tidak boleh, kita tunggu,” sebutnya.
Dia juga menyebut, bahkan terkait Mantan Napi Korupsi yang maju dipilkada, tidak ada larangan, namun harus diumukan kepada publik.
“Mantan napi korupsi itu diperbolehkan maju dan hanya mengumumkan ke publik. Yang tidak boleh mantan napi seksual dan narkoba,” terangnya.
Untuk Pilkada Limapuluh Kota sendiri KPU menganggarkan sebesar 23,3 milyar. Namun kemarin disetujui dalam APBD 2020 sebanyak 20,5 milyar. Sehingga KPU menilai cukup banyak kekurangan terutama untuk honor petugas.
Disampaikan Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon, untuk kekurangan Anggaran 3,9 milyar sudah dikomunikasikan dengan Pimpinan Daerah.
“Inshaa Allah, kita sudah sampaikan kepada Kepala Daerah dan sudah bisa diakomodir terkait kekurangan yang ada. Kalau tahapan tidak terganggu ya, tapi honor petugas nanti akan berdampak,” sebutnya. (us)
