BANDUNG, METRO – Sebagai upaya mengantisipasi perlambatan ekonomi global dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan penandatangan MoU.
Pendatangan antara Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani itu berlangsung pada pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11). Penandatanganan MoU disaksikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani serta dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, 14 gubernur dan 8 wali kota serta 1.000 pengusaha anggota Kadin seluruh Indonesia.
Wakil Presiden menyambut baik kiprah Kadin yang terus melakukan terobosan, guna memastikan roda perekonomian tetap jalan sesuai target dan arah yang ditetapkan pemerintah. “Pemerintah akan terus melakukan penyederhanaan peraturan dan regulasi, untuk memberikan kemudahan berusaha. Kami berharap Kadin sebagai mitra strategis dapat bersinergi dengan pemerintah dan semua lembaga negara,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.
Sebelumnya, panitia Rapimnas Kadin juga menampilkan video rekaman pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan komitmennya mengutamakan perusahaan swasta ketimbang BUMN. “Kalau swasta tidak mampu mengerjakan, baru nanti BUMN yang maju,” tukas Jokowi disambut aplaus peserta Rapimnas.
Sementara itu, MoU DPD RI dan Kadin Indonesia mencakup enam lingkup strategis. Keenam cakupan tersebut semua bermuara pada penguatan ekonomi di daerah. Di antaranya, pertukaran data dan informasi tentang potensi sekaligus kendala perekonomian di daerah. Juga evaluasi dan peningkatan kemitraan antara pemda dan dunia usaha/industri melalui beberapa saluran yang ada. Termasuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di daerah (ease doing of business).
La Nyalla berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan membentuk sekretariat bersama atau tim task force dari kedua pihak. “Dari DPD bisa dari unsur komite terkait dan kesekjenan yang membidangi. Nanti dari Kadin bisa dari WKU atau komite terkait. Sehingga cepat jalan dan hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya pengusaha di daerah,” pungkasnya.(fas)
